Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas peristiwa kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026. Insiden yang dipicu kendaraan di perlintasan sebidang tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.
"Atas nama pribadi maupun DPR RI, saya sampaikan dukacita mendalam untuk para korban dalam kecelakaan kereta api yang terjadi semalam di wilayah Bekasi," ujar Puan, Ketua DPR RI melalui keterangan resmi yang dilansir dari Megapolitan.
Kronologi kejadian bermula saat satu unit taksi listrik tertabrak KRL di kawasan Bulak Kapal setelah kendaraan tersebut berhenti mendadak di tengah rel. Dampaknya, perjalanan KRL relasi Jakarta-Cikarang terhenti di jalur sebelum akhirnya ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang.
"Negara harus meningkatkan aspek keselamatan pada transportasi kereta api, khususnya di perlintasan sebidang yang sistem keamanannya rendah. Kecelakaan kereta sering terjadi dan ini harus disikapi dengan serius. Sistem keamanan jalur kereta api harus diperbaiki," tegas Puan, Ketua DPR RI.
Puan menitikberatkan bahwa pembenahan keamanan sangat krusial mengingat tingginya ketergantungan mobilitas warga Jabodetabek terhadap moda transportasi berbasis rel tersebut.
"Dalam sistem mobilitas perkotaan seperti Jabodetabek, KRL bukan sekadar moda angkut massal, melainkan infrastruktur sosial yang menopang ritme kerja, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat setiap hari," jelas Puan, Ketua DPR RI.
Menurutnya, kecelakaan yang terjadi di jalur padat metropolitan menunjukkan ruang toleransi terhadap gangguan semakin sempit sehingga membutuhkan standarisasi pengamanan yang lebih meyakinkan bagi publik.
"Dalam kondisi seperti ini, keselamatan tidak cukup dilihat hanya sebagai kepatuhan prosedur operasional harian, tetapi harus hadir dalam bentuk standarisasi pengamanan yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa setiap potensi risiko sudah diantisipasi," kata Puan, Ketua DPR RI.
Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh agar masyarakat tidak merasa ragu untuk menggunakan layanan kereta api pascainsiden ini.
"Justru setelah insiden ini, operator dan pemerintah perlu menunjukkan bahwa standar keselamatan diperbarui secara nyata, terukur, dan dapat dipahami masyarakat," tutur Puan, Ketua DPR RI.
Ia berharap hasil investigasi tidak hanya menjadi laporan teknis, tetapi memberikan perubahan struktural yang dapat memperkuat sistem perlindungan penumpang secara berkelanjutan.
"Hasil terpenting dari evaluasi ini adalah memastikan masyarakat melihat bahwa KRL tetap menjadi pilihan transportasi yang aman, rasional, dan didukung oleh sistem keselamatan yang terus diperkuat," ucap Puan, Ketua DPR RI.
