Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya kolaborasi antara parlemen dan pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dilansir dari Nasional, penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Rapat paripurna ini mengusung agenda utama penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pemimpin rapat didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, serta dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih.
Evaluasi program berjalan akan dilakukan oleh DPR RI bersama pemerintah pascapenyampaian KEM-PPKF 2027 demi menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Seluruh fraksi di DPR RI dijadwalkan bakal memaparkan pandangan mereka terhadap rancangan pemerintah tersebut pada 4 Juni 2026.
Puan menyatakan bahwa dokumen KEM-PPKF merupakan instrumen strategis yang memuat harapan masyarakat karena menjadi landasan awal perencanaan anggaran negara. Parlemen berkomitmen mendukung program eksekutif selama berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
ÔÇ£Sehingga kami dapat mengevaluasi apakah program tersebut dapat dilanjutkan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya, sehingga terbangun kolaborasi yang baik dalam mencapai program-program yang diharapkan untuk kesejahteraan rakyat,ÔÇØ ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Langkah evaluasi menyeluruh diharapkan membuat program tahun 2026 berjalan optimal dan pelaksanaan rancangan program tahun 2027 menjadi lebih terukur. Kerja sama lintas lembaga dinilai krusial guna memperkuat persatuan nasional di tengah tantangan global.
ÔÇ£Sebagaimana harapan Bapak Presiden bahwa gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa adalah untuk kesejahteraan rakyat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,ÔÇØ ucap Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Ketua DPR RI juga menyoroti kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai sebuah momentum yang sangat strategis dan mencetak sejarah baru. Pada periode sebelumnya, pemaparan dokumen anggaran tersebut lazimnya diwakili oleh Menteri Keuangan.
ÔÇ£Kehadiran Bapak Presiden menjadi momentum penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,ÔÇØ kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Apresiasi tinggi diberikan oleh pimpinan parlemen terhadap kehadiran kepala negara beserta seluruh pejabat lembaga tinggi yang bersedia menghadiri rapat paripurna secara langsung.
ÔÇ£Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia,ÔÇØ ucap Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Ucapan terima kasih kemudian diarahkan kepada jajaran menteri, pimpinan MPR RI, DPD RI, serta para ketua umum partai politik yang ikut mengawal jalannya sidang.
ÔÇ£Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan MPR RI dan DPD RI, pimpinan dan anggota DPR RI, para ketua lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga keuangan negara, para ketua umum partai politik, serta seluruh hadirin atas kehadirannya dalam rapat ini,ÔÇØ ucap Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Sejumlah pejabat teras tampak hadir di lokasi, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menlu Sugiono, Menhum Supratman Andi Agtas, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua MA Sunarto, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta sejumlah ketua umum partai politik penopang pemerintahan.
Selain membahas anggaran, rapat paripurna turut mengagendakan laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026 untuk diambil keputusan. Sidang ditutup dengan penyampaian pendapat fraksi yang menyetujui revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
