Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk melakukan langkah mitigasi guna mempersempit ruang kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 pada Kamis (23/4/2026). Desakan ini muncul menyusul temuan berbagai modus pelanggaran teknologi dan perjokian yang dinilai semakin kompleks serta terorganisir.
Pengawasan yang lebih ketat dianggap krusial demi menjaga integritas seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dilansir dari Nasional, praktik kecurangan ini telah merambah ke berbagai pusat ujian di universitas-universitas besar di Indonesia dan berpotensi merusak sistem penilaian berdasarkan kemampuan akademik atau meritokrasi.
"Negara perlu memastikan bahwa ruang kecurangan semakin sempit dari tahun ke tahun, bukan sekadar merespons setelah pelanggaran terjadi. Artinya harus ada mitigasi," tegas Puan Maharani, Ketua DPR.
Politisi PDI-P tersebut menyoroti adanya pola kecurangan yang terus berulang meskipun sistem ujian selalu diperbarui secara berkala.
ÔÇ£Pola yang berulang dengan teknik yang semakin kompleks menunjukkan bahwa tekanan kompetisi pendidikan hari ini telah berkembang dalam bentuk yang menuntut perhatian lebih serius,ÔÇØ kata Puan.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan identitas palsu maupun bantuan teknologi oleh oknum tertentu dapat mencederai kepercayaan publik terhadap keadilan seleksi pendidikan nasional.
ÔÇ£Setiap bentuk kecurangan yang berupaya menembus sistem dengan bantuan teknologi, identitas palsu, atau pihak pengganti sesungguhnya merusak kepercayaan kolektif terhadap mekanisme meritokrasi,ÔÇØ kata Puan.
Puan berharap kementerian terkait dan panitia penyelenggara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain seleksi berdasarkan temuan-temuan di lapangan.
"Melihat modus kecurangan yang semakin berkembang, maka diperlukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan. Apalagi, di tengah kemajuan zaman sekarang, banyak sarana yang memungkinkan kecurangan dapat dilakukan,ÔÇØ kata Puan.
Sementara itu, Panitia SNPMB telah melaporkan adanya temuan pelanggaran pada sesi pertama hari Selasa (21/4). Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, memberikan rincian terkait jenis kecurangan yang terdeteksi di lapangan.
"Pada pagi hari ini sampai dengan pukul 09.00 WIB kita telah mendapatkan informasi berbagai macam kecurangan yang coba dilakukan peserta UTBK di beberapa Pusat UTBK," ucap Eduart Wolok, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026.
Salah satu lokasi penemuan berada di Universitas Sulawesi Barat, di mana peserta mencoba menyembunyikan perangkat tertentu di balik pakaian mereka.
"Yang pertama kita dapatkan kecurangan di Pusat UTBK Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Kecurangannya berupa indikasi ingin menggunakan alat bantu. Jadi alat bantu ini disembunyikan di pakaian dan sebagainya dan alhamdulillah bisa kita deteksi," sambung Eduart.
Selain alat bantu fisik, panitia juga menemukan modus perjokian yang melibatkan peserta dari tahun sebelumnya untuk mengikuti ujian atas nama orang lain.
"Ditemukan upaya perjokian dengan mengganti peserta. Jadi sengaja dia, orang yang sama mengikuti UTBK 2025, itu ikut lagi di 2026 dengan nama yang berbeda untuk nama pesertanya. Jadi orangnya sama ikut ujian 2025 dan 2026 untuk dua nama. Jadi udah pasti merupakan joki yang mengganti," ungkap Eduart.
Berbagai kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Airlangga (Unair), dan UPN Veteran Jawa Timur.
