Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti rentetan temuan kecurangan pada pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026 yang dimulai sejak Selasa (21/4/2026) di berbagai wilayah. Fenomena ini dinilai bukan sekadar kendala teknis, melainkan dampak dari besarnya tekanan sosial pendidikan.
Berbagai modus manipulasi teridentifikasi mulai dari penggunaan joki dengan ijazah dan KTP palsu, pemakaian alat komunikasi tersembunyi, hingga tindakan mengalihkan perhatian panitia. Berdasarkan laporan Nasional, panitia menemukan anomali data sebanyak 2.640 peserta yang terindikasi melakukan kecurangan dan mengendus keberadaan sindikat joki sistematis.
Puan menegaskan bahwa pola kecurangan yang semakin rumit ini merupakan sinyal bahwa kompetisi pendidikan saat ini memerlukan perhatian yang jauh lebih mendalam.
"Pola berulang dengan teknik yang semakin kompleks menunjukkan bahwa tekanan kompetisi pendidikan hari ini telah berkembang dalam bentuk yang menuntut perhatian lebih serius," ujar Puan, Ketua DPR RI.
Munculnya upaya manipulatif dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dianggap sebagai cerminan cara masyarakat memandang pencapaian akademik. Puan menekankan pentingnya bagi negara untuk memahami bahwa masalah ini berakar pada persepsi ekosistem pendidikan terhadap nilai usaha.
ÔÇ£Di sinilah penting bagi negara untuk membaca bahwa kecurangan bukan persoalan teknis pengawasan ujian saja. Namun, berkaitan pula dengan cara ekosistem pendidikan membentuk persepsi tentang nilai usaha, kegagalan, dan kompetisi,ÔÇØ jelas Puan, Ketua DPR RI.
Persaingan ketat dalam UTBK 2026 melibatkan 871.496 peserta yang memperebutkan kuota sekitar 260.000 kursi di berbagai jenjang PTN. Puan menilai tingginya tensi persaingan tersebut berisiko mendorong calon mahasiswa melakukan segala cara demi lulus seleksi.
ÔÇ£Ketika ruang seleksi pendidikan mulai dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalan yang muncul bukan sekadar pelanggaran aturan ujian, tetapi tantangan terhadap fondasi etika dalam sistem pendidikan itu sendiri,ÔÇØ tutur Puan, Ketua DPR RI.
Ia menambahkan bahwa penggunaan teknologi dan identitas palsu dalam ujian dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem meritokrasi. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi sarana pembentukan karakter bagi generasi penerus bangsa.
ÔÇ£Ketika proses masuk perguruan tinggi sudah diwarnai manipulasi, tantangan yang sedang dihadapi bukan hanya siapa yang lolos seleksi, tetapi nilai apa yang sedang terbentuk sebelum mahasiswa memasuki dunia pendidikan tinggi,ÔÇØ ucap Puan, Ketua DPR RI.
Puan juga memperingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik curang akan memicu keraguan bagi peserta yang jujur terhadap keadilan sistem. Negara dituntut hadir guna menjaga integritas kompetisi tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar pendidikan nasional.
ÔÇ£Melihat modus kecurangan yang semakin berkembang, maka diperlukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan. Apalagi di tengah kemajuan zaman sekarang, banyak sarana yang memungkinkan kecurangan dapat dilakukan,ÔÇØ kata Puan, Ketua DPR RI.
DPR mendorong adanya evaluasi nasional yang menyeluruh pasca pelaksanaan UTBK 2026. Hal ini mencakup perbaikan celah sistemik oleh kementerian terkait agar desain seleksi mendatang menjadi lebih kuat.
ÔÇ£Panitia pelaksana dan kementerian terkait juga harus memastikan bahwa setiap celah yang ditemukan menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,ÔÇØ imbuh Puan, Ketua DPR RI.
Keberhasilan sistem seleksi nasional menurutnya tidak hanya dihitung dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi dari efektivitas negara dalam menutup ruang manipulasi. Mitigasi harus dilakukan melalui pembaruan sistem yang responsif terhadap perkembangan modus baru.
ÔÇ£Negara perlu menunjukkan bahwa integritas pendidikan dijaga melalui pembaruan sistem yang terus bergerak mengikuti perkembangan modus, bukan sekadar melalui respons setelah pelanggaran terjadi. Artinya harus ada mitigasi,ÔÇØ ungkap Puan, Ketua DPR RI.
Budaya kejujuran akademik ditekankan harus mulai dibangun sejak dini sebelum siswa memasuki ruang ujian. Puan menegaskan jika integritas tidak dijaga sejak awal, beban sistem pendidikan akan semakin berat di masa depan.
ÔÇ£Jika integritas gagal dijaga sejak awal, maka sistem pendidikan akan menghadapi beban yang lebih besar di tahap berikutnya,ÔÇØ tegas Puan, Ketua DPR RI.
