Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) beralih ke kemasan berbahan alami menyusul lonjakan harga plastik hingga 80 persen pada Rabu, 15 April 2026. Kenaikan biaya produksi tersebut mulai menekan stabilitas ekonomi sektor makanan dan minuman nasional.
Lonjakan harga bahan baku kemasan plastik yang terjadi sejak awal tahun 2026 dilaporkan berkisar antara 30 hingga 80 persen. Kondisi ini diperparah dengan menipisnya pasokan plastik sekali pakai di pasar, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Harga plastik yang melonjak dan pasokan yang mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil semakin kesulitan dari sisi ekonomi. Di pendahulu kita dulu, penggunaan kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi alternatif utama. Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Puan menilai pemanfaatan bahan organik seperti daun pisang atau daun jati bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan berbagai panganan tradisional di Jawa Tengah yang tetap mempertahankan penggunaan daun untuk menjaga kualitas dan aroma produk.
"Kemasan organik yang sarat terhadap kearifan lokal juga merupakan inovasi ekonomi kreatif. Selain mendukung warisan budaya Indonesia, kita juga turut mengkampanyekan gerakan ramah lingkungan," ujar Puan.
Penggunaan kemasan alami ini dipandang sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam menekan limbah plastik global. Data United Nations Environment Programme (UNEP) menunjukkan ekosistem perairan dunia tercemar 19 hingga 23 juta ton sampah plastik setiap tahunnya.
"Pada dasarnya masyarakat akan menyesuaikan kebiasaan yang ada. Apabila sistemnya mendukung, saya yakin bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai," ucap Puan.
Guna mewujudkan transisi tersebut, Puan meminta kementerian terkait mulai dari sektor lingkungan hidup hingga ekonomi kreatif untuk berkolaborasi menyediakan solusi kemasan alternatif. Pemerintah diharapkan mampu membangun ekosistem pendukung melalui regulasi dan ketersediaan bahan baku yang terjangkau.
"Pemerintah perlu memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha dan konsumen terhadap alternatif kemasan. DPR akan terus melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya," tutur Puan.
