Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meyakini defisit APBN 2026 akan menyusut di bawah target pemerintah akibat langkah penghematan di tengah tekanan ekonomi global pada Senin (11/5/2026). Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan sebagai respons atas depresiasi rupiah dan dinamika makroekonomi yang menantang saat ini.
Kinerja kas negara pada kuartal pertama tahun ini dinilai tetap solid meskipun muncul kekhawatiran mengenai ketahanan fiskal yang berisiko melampaui batas defisit 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dilansir dari Ekonomi, realisasi defisit hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp240,1 triliun.
"Strategi percepatan belanja memang berkonsekuensi pada pelebaran defisit APBN, yang saat ini mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% PDB. Akan tetapi, saya menilai porsi ini masih pada rentang terkendali," ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Said memaparkan bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan refocusing anggaran untuk menghadapi kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs. Langkah ini diprediksi membuat total belanja hingga akhir tahun menjadi lebih rendah daripada pagu awal yang telah ditetapkan.
"Karena pilihan refocusing ini, saya memperkirakan defisit APBN bahkan akan lebih rendah dari rencana, yakni di kisaran 2,56% PDB atau setara Rp658,3 triliun, karena belanja hingga akhir tahun berpotensi lebih rendah dari pagu," katanya.
Terkait bantalan fiskal, Said memberikan klarifikasi mengenai posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sempat disebut hanya tersisa Rp120 triliun. Menurutnya, dana cadangan dari tahun sebelumnya masih tersedia dalam jumlah yang cukup besar untuk mendukung stabilitas kas negara.
"Anggaran ini masih utuh. Hanya saja, senilai Rp300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL masih utuh Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima yield [imbal hasil] dari penempatan di Himbara tersebut. SAL ini hanya bisa digunakan untuk belanja bila ada persetujuan DPR," urai Said.
Memasuki periode kuartal kedua, Banggar DPR menyarankan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk mengaktifkan mode aman dalam kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini dilakukan guna menekan biaya pembiayaan yang tinggi.
"Dengan kebijakan safe mode, ini serta-merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiayai cost of fund yang mahal," jelas Said.
Sebagai langkah pengimbang, pemerintah didesak untuk memprioritaskan sektor-sektor riil yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB. Kebijakan insentif diharapkan dapat mendorong ekspansi sektor manufaktur, pertanian, hingga pertambangan untuk memperkuat kelas menengah.
"Bila hanya mengandalkan belanja pemerintah yang proporsinya pada PDB hanya 6,72%, tentu tidak memadai. Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif agar sektor-sektor ini tumbuh ekspansif dan menyerap lapangan kerja formal. Jika kelas menengah tumbuh, tanggung jawab APBN untuk perlindungan sosial akan makin ringan," tutup Said.
