Pemerintah Indonesia mulai merealisasikan proyek Giant Sea Wall (GSW) sepanjang 575 kilometer di pesisir Pantai Utara Jawa untuk mengatasi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah pada Senin (4/5/2026). Proyek strategis ini direncanakan melintasi lima provinsi mulai dari Banten hingga Jawa Timur.
Pengerjaan infrastruktur raksasa ini akan dilakukan secara simultan dengan membagi jalur pembangunan ke dalam belasan bagian kecil. Langkah tersebut diambil guna memastikan proyek tetap berjalan efisien meskipun mencakup wilayah yang sangat luas, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan bahwa pembagian wilayah kerja dilakukan untuk mempercepat proses fisik di lapangan secara bersamaan.
"Pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Pantura Jawa. Tidak kecil atau tidak pendek panjang ini. Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," kata Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Pemerintah saat ini tengah menyelaraskan proses administrasi dan teknis agar tahap awal konstruksi bisa segera dimulai tanpa mengabaikan aspek perencanaan yang matang.
"Oleh karena itu kami juga melaksanakan kegiatan perencanaan. Groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama," jelas Didit Herdiawan Ashaf.
Beberapa wilayah di Jawa Tengah tercatat memiliki progres perencanaan yang paling signifikan dibandingkan titik lainnya. Kawasan-kawasan tersebut kini tengah dipersiapkan menjadi fokus utama pengerjaan tahap pertama.
"Jadi dimasukkan sekarang kan sudah kita hitung besarannya untuk Kendal, Semarang, Demak sudah hampir 80% itu perencanaan detailnya. Nah yang Pekalongan kita sedang melaksanakan mitigasi," ujar Didit Herdiawan Ashaf.
Khusus untuk wilayah Pekalongan, tim teknis masih melakukan kajian mendalam terkait karakteristik alam di sana untuk menentukan metode pembangunan yang paling sesuai.
"Tentunya perlu ada investigasi lagi untuk perairannya, pantainya dan sebagainya. Tetap kita lakukan. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan simultan sebetulnya. Makanya kami bangun dengan menggunakan cara 15 segmen," sambung Didit Herdiawan Ashaf.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa proyek ini merupakan prioritas mendesak untuk melindungi puluhan wilayah administratif di sepanjang pesisir.
"Ada 5 Provinsi, 20 Kabupaten dan 5 Kota di Pantura Jawa yang tentu berdampak langsung akibat tantangan dan ancaman alam yang kita hadapi bersama," ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Data pemerintah menunjukkan bahwa kawasan Pantura memiliki peran vital terhadap ekonomi nasional, sehingga perlindungan terhadap aset dan warga di wilayah tersebut menjadi sangat krusial.
"Ada 17 juta dari 52 juta masyarakat di sekitar Pantura, dan juga untuk melindungi ekonomi yang berkontribusi terhadap PDB secara nasional itu kurang lebih 27,53%. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat strategis," tegas Agus Harimurti Yudhoyono.
Program ini juga telah dimasukkan ke dalam agenda kerja utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari visi pembangunan jangka panjang.
"Itu mengapa salah satu bagian dari Asta Cita dan visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahkan diletakkan di prioritas yang utama pada program kerja prioritas nasional, PKPN," kata Agus Harimurti Yudhoyono.
Mengenai kebutuhan dana yang mencapai kisaran US$ 80-100 miliar, pemerintah berencana menggabungkan berbagai skema pembiayaan untuk menutupi total biaya yang mencapai ribuan triliun rupiah tersebut.
"Ini adalah proyek yang besar dikatakan mega proyek 15 - 20 tahun melibatkan sumber pendanaan yang beragam juga tentu tidak hanya dari APBN, tidak hanya dari fiskal kita tapi juga kombinasi dengan investasi, kerjasama atau public private partnership dalam dan luar negeri yang tentunya dalam semangat yang saling menguntungkan," pungkas Agus Harimurti Yudhoyono.
