Pemerintah memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan rencana ini dalam Rakorbangpus di Jakarta pada Kamis (7/5/2026) sebagai bagian dari klaster pendidikan.
Hingga 27 April 2026, penyerapan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini telah menyentuh angka Rp70,2 triliun, dilansir dari Ekonomi. Jumlah tersebut setara dengan 20,9 persen dari total pagu anggaran tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp335 triliun.
Meskipun realisasi anggaran tumbuh pesat, data menunjukkan adanya pelandaian penyerapan secara bulanan akibat kebijakan penghematan pemerintah sejak awal April 2026. Langkah efisiensi tersebut diambil otoritas fiskal untuk merespons guncangan ekonomi global yang dipicu oleh kondisi peperangan.
Secara operasional, program ini telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat yang terdiri dari 13,1 juta siswa dan 48,9 juta kategori non-siswa. Pendistribusian makanan dilakukan melalui 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah.
Program MBG merupakan satu dari 13 program dalam klaster pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Strategi ini merupakan bagian dari 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang terbagi ke dalam delapan klaster utama untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa rincian delapan klaster tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan presiden untuk dilaksanakan hingga akhir masa jabatan.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029," kata Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Pemerintah menekankan bahwa pelaksanaan agenda pembangunan ini harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat melalui penguatan tata kelola dan digitalisasi. Rachmat juga menegaskan komitmen pemerintah dalam merancang program yang mendukung penyediaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
"Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis," pungkas Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas.
