Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak ganda yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi masyarakat. Skema nasional ini juga dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan melalui pelibatan aktif para pelaku usaha di tingkat lokal.
Dikutip dari Money, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menyatakan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program ini. Selain mengawal implementasi, organisasi tersebut bergerak memberikan edukasi guna menyosialisasikan pemenuhan gizi nasional kepada masyarakat.
Ketua Umum Gapembi Alven Stony menegaskan bahwa pihaknya bersama mitra strategis tidak memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan operasional organisasi.
ÔÇ£Gapembi hadir untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru terkait program MBG, sehingga cita-cita anak bangsa tidak terhambat akibat kesalahpahaman atau penghentian program,ÔÇØ ujar Alven dalam siaran pers pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gapembi Lampung, dikutip pada Rabu (20/5/2026).
Alven menambahkan bahwa kesinambungan program pemenuhan nutrisi ini sangat krusial bagi masa depan generasi penerus bangsa agar tumbuh lebih sehat dan memiliki daya saing berkualitas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI Tengku Syahdana mengungkapkan bahwa jangkauan program ini sangat masif. Saat ini, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan program makan bergizi terbesar kedua di dunia setelah India.
Tengku memaparkan bahwa program MBG besutan pemerintah tersebut kini telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah tanah air.
ÔÇ£Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong sinergi ekonomi kerakyatan untuk semua pihak,ÔÇØ kata Tengku.
Lebih lanjut, Tengku menguraikan mekanisme operasional yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggandeng minimal lima pemasok yang berbeda dalam rantai pasok mereka.
Para pemasok lokal tersebut wajib merangkul sektor koperasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga kelompok tani yang berada di sekitar area dapur produksi MBG.
Melalui penerapan skema rantai pasok lokal ini, pemerintah berharap persebaran manfaat ekonomi dari anggaran negara dapat menyentuh lapisan masyarakat terbawah secara lebih merata.
ÔÇ£Tujuannya agar manfaat ekonomi tersebar dan kesejahteraan meningkat bersama,ÔÇØ ujarnya.
Solusi Mengatasi Ketimpangan Sosial
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan pandangan mengenai dampak program ini terhadap keadilan sosial. Ia menilai pemenuhan gizi yang merata dapat menjadi instrumen efektif untuk mengikis jurang pemisah antara wilayah pedesaan dan perkotaan.
Rahmat menggarisbawahi bahwa langkah strategis untuk menaikkan standar kualitas SDM nasional harus diinisiasi dari pemenuhan asupan nutrisi anak-anak secara adil.
ÔÇ£Program MBG diharapkan mampu membantu mengurangi ketimpangan, terutama dalam akses nutrisi yang seimbang bagi anak-anak,ÔÇØ ujar Rahmat.
Ia memaparkan data demografi di mana sekitar 70 persen populasi penduduk Indonesia berdomisili di area pedesaan, namun roda perputaran kekayaan sebesar 70 persen justru menumpuk di kawasan kota-kota besar.
Ketidakseimbangan figur angka tersebut mencerminkan masih lebarnya jarak pemisah dalam aspek ekonomi serta akses kesejahteraan hidup di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, Rahmat memandang program intervensi gizi ini sebagai fondasi krusial bagi generasi muda dalam membangun kecerdasan sebelum membawa Indonesia melangkah menuju fase peradaban yang jauh lebih maju.
ÔÇ£Peningkatan kualitas generasi dimulai dari pemenuhan gizi anak-anak,ÔÇØ katanya.
