Sektor industri kayu lapis nasional mencatat penurunan produksi hingga 40 persen secara tahunan pada Maret 2026 akibat keterbatasan pasokan kayu bulat dan lonjakan biaya energi. Kondisi serupa terjadi pada industri tekstil yang utilisasinya merosot ke level 60 persen, sebagaimana dilansir dari Ekonomi pada Minggu (3/5/2026).
Data internal menunjukkan volume produksi kayu lapis nasional pada Maret 2026 hanya menyentuh angka 158.000 meter kubik. Perolehan tersebut merosot sekitar 31 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sementara secara akumulatif sejak Januari 2026, produksi turun 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Bambang Soepijanto menjelaskan bahwa saat ini industri plywood domestik tengah melewati masa konsolidasi yang berat. Efisiensi sumber daya menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha untuk bertahan di tengah fluktuasi pasar global yang tidak menentu.
"Selain itu, pengembangan produk bernilai tambah dan penguatan segmen niche dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing," ujar Bambang Soepijanto, Ketua Apkindo.
Pelemahan ini diperparah oleh kenaikan harga BBM industri yang mencapai 100 persen sejak awal Maret 2026 akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dampaknya merembet pada biaya logging di hutan, transportasi, hingga kenaikan harga bahan penunjang produksi seperti lem kayu.
Di sisi lain, industri tekstil nasional juga menghadapi tekanan serupa akibat sulitnya mendapatkan mono ethylene glycol (MEG) yang merupakan bahan baku utama dari Timur Tengah. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menyebut utilisasi pabrik kini jauh di bawah angka normal 90 persen.
"Permintaan itu ada, tetapi kami tidak bisa memenuhi pesanan baru karena bahan baku masih terbatas. Saat ini kami masih fokus menyelesaikan kontrak lama sambil menunggu pasokan masuk," sebut Farhan Aqil Syauqi, Sekjen APSyFI.
Selain masalah bahan baku, banjir impor produk tekstil dan rencana kebijakan pembebasan bea masuk produk plastik turut mengancam pangsa pasar domestik. APSyFI secara resmi meminta pemerintah memberikan relaksasi PPN untuk menjaga kelancaran arus kas perusahaan tekstil.
"Insentif seperti PPN sangat membantu untuk memutar cash flow industri, terutama di tengah tekanan biaya dan keterbatasan produksi saat ini," sebut Aqil.
Industri mengkhawatirkan dampak jangka panjang jika kebijakan impor murah tidak segera dibatasi oleh otoritas terkait.
"Kita minta itu jangan diterapkan, walaupun 6 bulan, kita khawatir 6 bulan ini jadi permanen," harap Aqil.
