Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026). Langkah tersebut dinilai menciptakan sebuah tradisi baru dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan pandangan mengenai signifikansi kehadiran langsung kepala negara tersebut, sebagaimana dilansir dari Money. Dokumen KEM-PPKF biasanya didelegasikan kepada menteri terkait, namun kali ini terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaannya.
ÔÇ£Biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru memang,ÔÇØ ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Penyampaian dokumen ini merupakan langkah awal atau kick off dari rangkaian pembahasan anggaran untuk tahun depan. Pemerintah dan DPR RI selanjutnya akan mengkaji berbagai indikator serta asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi fondasi APBN 2027.
ÔÇ£Nanti di dalam KEM-PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah,ÔÇØ kata Misbakhun.
Proses pembahasan reguler tersebut nantinya mencakup pula asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), target lifting minyak dan gas, hingga penentuan pagu indikatif bagi kementerian dan lembaga negara.
ÔÇ£Di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga,ÔÇØ ujarnya.
Kehadiran langsung Presiden dinilai mencerminkan komitmen penuh pemerintah terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Situasi ini memicu perhatian besar dari publik yang ingin menyimak poin-poin krusial yang dipaparkan oleh kepala negara.
ÔÇ£Orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini,ÔÇØ kata Misbakhun.
Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Selain mendengarkan pidato Presiden mengenai RAPBN 2027, rapat tersebut juga mengagendakan laporan Badan Legislasi mengenai evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 serta pandangan fraksi atas RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia.
