Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5). Langkah ini mencetak tradisi ketatanegaraan baru karena dokumen tersebut biasanya dipaparkan oleh Menteri Keuangan.
Dilansir dari Media Indonesia, Kepala Negara menetapkan sejumlah target makroekonomi untuk tahun 2027 dalam pidatonya. Target tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8ÔÇô6,5 persen, pendapatan negara 11,82ÔÇô12,40 persen terhadap PDB, belanja negara 13,62ÔÇô14,80 persen terhadap PDB, dan defisit anggaran di kisaran 1,80ÔÇô2,40 persen terhadap PDB.
Apresiasi terhadap langkah perdana Presiden Prabowo ini datang dari lembaga kajian GREAT Institute. Kehadiran langsung presiden dinilai menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan APBN 2027 sebagai instrumen strategis penataan ulang ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto memberi pandangan mengenai pemanfaatan dokumen anggaran tersebut oleh pemerintah.
"Presiden tidak menyampaikan APBN semata sebagai dokumen anggaran negara, namun sebagai alat perjuangan negara," kata Sudarto, Direktur Eksekutif GREAT Institute.
Pemerintah juga mendapatkan catatan mengenai ruang fiskal yang dinilai masih sempit akibat persoalan struktural. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo sempat menyoroti masalah kebocoran anggaran serta praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Terkait kondisi tersebut, Sudarto menjelaskan analisis yang disampaikan kepala negara mengenai keterbatasan ruang fiskal nasional.
"Beliau juga memberi diagnosis bahwa ruang fiskal Indonesia terlalu sempit untuk ukuran negara sebesar Indonesia dan bahwa kelemahan itu tidak bisa dilepaskan dari masalah kebocoran, under-invoicing, transfer pricing, dan lemahnya penguasaan negara atas rantai nilai komoditas strategis," ujar Sudarto, Direktur Eksekutif GREAT Institute.
GREAT Institute mengingatkan bahwa keberhasilan dari target-target makroekonomi dan perbaikan struktur tersebut kini bertumpu pada langkah nyata kabinet. Pemerintah didorong memperketat pengawasan ekspor komoditas serta mengintegrasikan data lintas lembaga dan perpajakan.
Sudarto menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini berada pada kapasitas eksekusi pemerintah terhadap reformasi yang telah direncanakan.
"Pidato ini penting karena Presiden tidak hanya bicara target, tetapi juga bicara akar masalah. Sekarang tantangannya adalah memastikan bahwa keberanian mendiagnosis masalah itu diikuti keberanian mengeksekusi reformasi," tandas Sudarto, Direktur Eksekutif GREAT Institute.
