Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Langkah Kepala Negara tersebut mencetak sejarah baru dalam tradisi fiskal Indonesia karena agenda pemaparan awal rancangan anggaran ini biasanya didelegasikan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan resmi terkait kehadiran langsung Presiden di Kompleks MPR, DPR, dan DPD untuk Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025ÔÇô2026 tersebut.
"Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM-PPKF," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa secara regulasi tidak ada aturan hukum atau undang-undang khusus yang membatasi pejabat yang harus memaparkan dokumen kebijakan fiskal tersebut di hadapan anggota dewan.
"Enggak ada, kan bebas. Enggak ada hukumnya kan? Saya pikir enggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya tidak apa-apa," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemaparan langsung oleh Kepala Negara dinilai strategis lantaran dokumen tersebut memuat berbagai program prioritas dan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM-PPKF, di mana ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus beliau yang bicara, bukan saya," tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Di hadapan para awak media, Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan selingan candaan mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih tugas pembacaan pidato anggaran di podium parlemen tersebut.
"Saya sih senang, kenapa? Karena saya jadi tidak perlu bicara (berpidato)," kelakar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto ini dipandang menjadi sinyal politik dan ekonomi penting demi menyatukan kekuatan bangsa sekaligus memastikan program strategis nasional mendapat dukungan parlemen sejak awal perencanaan.
