Pemerintah Australia diperkirakan akan mencatat defisit anggaran yang lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya akibat kenaikan harga komoditas global dan penerimaan negara yang menguat. Dilansir dari Money, anggaran kelima era Perdana Menteri Anthony Albanese ini dijadwalkan rilis pada Selasa pekan ini di tengah tekanan inflasi tinggi.
Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers menekankan pentingnya disiplin fiskal dalam penyusunan anggaran tahun ini. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian prospek global yang diperburuk oleh konflik di Timur Tengah serta lonjakan harga energi.
"Masyarakat tidak seharusnya mengharapkan akan ada pengeluaran besar dalam jangka pendek dalam anggaran ini. Ini adalah anggaran yang sangat bertanggung jawab. Ada banyak pengekangan pengeluaran," kata Chalmers kepada SBS News, Minggu (10/5/2026).
Pernyataan tersebut merujuk pada upaya pemerintah dalam menekan belanja guna mengendalikan laju inflasi. Chalmers juga mengindikasikan adanya agenda reformasi besar, khususnya di sektor perpajakan dan tunjangan disabilitas, demi memperkuat posisi struktural anggaran negara dalam jangka panjang.
Data proyeksi ekonomi menunjukkan selisih signifikan antara target pemerintah dengan estimasi para ekonom. Pemerintah awalnya mematok defisit sebesar 36,8 miliar dollar Australia, namun sejumlah lembaga keuangan memprediksi angka yang jauh lebih rendah sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.
| Lembaga Pengamat | Proyeksi Defisit (Miliar AUD) | Setara Rupiah (Triliun) |
|---|---|---|
| Pemerintah Australia | 36,8 | 415,4 |
| Commonwealth Bank | 29,0 | 327,4 |
| UBS | 25,0 | 282,2 |
| Westpac | 23,8 | 268,7 |
Kepala Ekonom Commonwealth Bank of Australia Luke Yeaman memberikan peringatan terkait potensi risiko dari tambahan belanja baru. Menurutnya, fokus pasar saat ini tertuju pada seberapa besar alokasi pengeluaran tambahan yang dapat memengaruhi tingkat suku bunga bank sentral.
"Ada peluang untuk memberikan lebih banyak reformasi pajak atau mempertahankan posisi anggaran struktural yang lebih kuat secara keseluruhan. Terlalu banyak pengeluaran baru akan melemahkan hal ini, dan berisiko mendorong inflasi dan suku bunga," kata Yeaman.
Analisis Yeaman menggarisbawahi kekhawatiran bahwa stimulus yang berlebihan dapat memicu kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Saat ini, pemerintah juga tengah mempertimbangkan kebijakan sensitif seperti pembatasan negative gearing dan perubahan aturan pajak keuntungan modal bagi para investor properti.
Gubernur RBA Michele Bullock turut menyoroti dampak bantuan tunai pemerintah terhadap upaya stabilisasi harga di pasar domestik. Penilaian bank sentral menunjukkan bahwa permintaan ekonomi yang masih tinggi menjadi tantangan utama dalam menekan angka inflasi ke target sasaran.
"Tambahan bantuan tunai dari pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian berpotensi mempersulit upaya menurunkan inflasi," kata Bullock.
Meski terdapat pengetatan belanja di beberapa sektor, Australia tetap mengalokasikan dana besar untuk ketahanan energi dan pertahanan. Pemerintah berencana mengucurkan 10 miliar dollar Australia untuk cadangan bahan bakar negara serta tambahan 53 miliar dollar Australia untuk sektor militer dalam satu dekade mendatang.