Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar akibat tekanan global. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 16 April 2026.
Pramono menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menyelaraskan kebijakan dengan arahan pemerintah pusat meski kondisi perekonomian diprediksi akan mengalami masa sulit. Berdasarkan laporan dari Megapolitan, Jakarta memegang peranan krusial dengan kontribusi mencapai 16,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
"Walaupun dalam kondisi sekarang ini tentunya tidak gampang, pasti akan struggling, akan berat sekali. Tapi apa pun, Pemerintah DKI Jakarta itu harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat," ucap Pramono.
Terdapat dua faktor eksternal utama yang diidentifikasi dapat menghambat laju ekonomi, yakni ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan ancaman iklim. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dikhawatirkan mengganggu rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Artinya bahwa dua tekanan ini cepat atau lambat pasti akan memengaruhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," lanjut Pramono.
Selain masalah geopolitik, ancaman fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung sejak April hingga September 2026 turut menjadi perhatian serius. Sektor pangan dan stabilitas inflasi daerah menjadi area yang paling rentan terdampak oleh perubahan cuaca ekstrem tersebut.
"Untuk mengelola Jakarta tidak boleh salah. Jakarta tetap menjadi role model bagi daerah lain," tegasnya.
Meski dibayangi tantangan, indikator makro Jakarta menunjukkan performa positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,21 persen pada 2025. Angka tersebut tercatat berada di atas rata-rata nasional, didukung inflasi yang terjaga di level 2 persen serta realisasi investasi sebesar Rp270 triliun.
"Yang saya juga gembira adalah tingkat penganggurannya juga menurun, tingkat kemiskinannya juga menurun," katanya.
Namun, tantangan internal tetap muncul dalam bentuk ketimpangan ekonomi yang terlihat dari angka Gini Ratio sebesar 0,41. Guna menekan kesenjangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan berbagai program bantuan sosial di bidang pendidikan.
"Program seperti KJP, KJMU, termasuk pemutihan ijazah, tidak boleh diganggu. Pendidikan adalah kunci untuk mengurangi ketimpangan," tegasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memfokuskan rencana pembangunan tahun 2027 pada penguatan infrastruktur dan transformasi menjadi kota global. Upaya ini dilakukan agar Jakarta memiliki daya saing yang kuat dalam skala internasional di masa depan.
"Jakarta harus menjadi kota global yang terbuka, aman, dan nyaman bagi siapa pun," ujarnya.
