Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumpulkan ratusan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta pejabat wilayah di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Rabu (15/4/2026). Pertemuan ini merespons temuan laporan penanganan parkir liar yang dipalsukan menggunakan foto hasil kecerdasan buatan (AI).
Tindakan tegas diambil setelah munculnya laporan warga di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur, yang dibalas dengan dokumentasi fiktif. Dilansir dari Megapolitan, manipulasi data tersebut dinilai mencederai integritas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pramono Anung menegaskan bahwa insiden di wilayah Jakarta Timur tersebut merupakan pelanggaran serius yang merusak citra pemerintah daerah di mata masyarakat.
"Termasuk yang di Kalisari, memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta. Dan kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali, sehingga tidak ada ruang untuk itu bisa diulang kembali," ucap Pramono, Rabu.
Mantan Sekretaris Kabinet tersebut memerintahkan seluruh jajaran untuk mengedepankan fakta lapangan dalam setiap pelaporan kinerja harian mereka.
"Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja riil di lapangan," katanya.
Tiga personel PPSU yang terbukti melakukan manipulasi foto telah dijatuhi sanksi berupa Surat Peringatan 1 (SP1). Gubernur secara langsung telah memberikan peringatan bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran serupa di masa mendatang.
"Saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta," katanya.
Selain personel lapangan, sanksi administratif juga menyasar jajaran struktural di Kelurahan Kalisari. Jabatan kepala seksi terkait hingga Lurah Kalisari resmi dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lemahnya pengawasan internal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah menyiapkan pembaruan sistem pada aplikasi JAKI untuk memverifikasi keaslian unggahan petugas di lapangan secara lebih ketat.
"Yang boleh upload adalah yang memang mengerjakan. Sistemnya kami perbaiki supaya lebih jelas dan transparan," kata Pramono.
Gubernur menutup arahannya dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam mengawasi kinerja aparatur sipil di lapangan melalui berbagai kanal pengaduan.
"Masukan dari warga itu penting untuk kami memperbaiki diri," ujarnya.
