Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperingatkan potensi dampak fenomena iklim El Nino terhadap stabilitas ekonomi ibu kota saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Balai Kota pada Kamis, 16 April 2026. Fenomena ini diprediksi berlangsung mulai pertengahan April hingga September 2026.
Kondisi iklim tersebut diperkirakan bakal menekan berbagai sektor vital, terutama ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga pasar di wilayah Jakarta. Hal ini sebagaimana dilansir dari Megapolitan terkait ancaman krisis yang harus segera diantisipasi oleh jajaran pemerintah daerah.
Pramono Anung menekankan bahwa peringatan resmi dari BMKG telah diterima mengenai jadwal dimulainya fenomena ini. Hal ini menuntut kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi perubahan situasi ekonomi yang datang lebih cepat.
"Secara resmi BMKG sudah menyampaikan bahwa akan ada El Nino dimulai pertengahan April sampai dengan September. Artinya, ini cepat atau lambat pasti akan memengaruhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Kepala daerah tersebut juga menyoroti bahwa dampak fenomena alam ini tidak terjadi secara terisolasi, melainkan bertepatan dengan tekanan geopolitik global. Ketegangan internasional dinilai berisiko mengganggu rantai pasok dan memicu kenaikan harga energi dunia.
"Sampai hari ini kita belum menemukan titik temu apa yang akan terjadi dan menyelesaikan hal ini karena bagaimanapun ini akan mempengaruhi harga BBM, supply chain, dan berbagai persoalan-persoalan yang ada," katanya Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira memberikan pandangan tambahan mengenai risiko yang dihadapi Jakarta sebagai wilayah yang sepenuhnya bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Ia merujuk pada catatan sejarah inflasi beras tahun 2024 sebagai bahan evaluasi.
"Fenomena super El Nino ini harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah daerah, khususnya di Jakarta, karena Jakarta 100 persen kebutuhan pangannya diperoleh dari daerah lainnya," ujar Bhima, Pengamat Ekonomi.
Bhima menjelaskan bahwa pembatasan ekspor oleh negara produsen beras global sering kali menjadi respons standar untuk mengamankan kebutuhan domestik mereka masing-masing. Situasi ini dapat mempersempit ruang gerak ketersediaan pangan di pasar internasional dan nasional.
"Yang harus diantisipasi itu adalah terganggunya pasokan pangan nasional, tapi juga banyak negara produsen beras itu melakukan pelarangan ekspor untuk menyelamatkan negara masing-masing dari adanya tekanan inflasi pangan," kata Bhima, Pengamat Ekonomi.
Selain masalah pasokan, Bhima menyarankan agar Pemprov DKI proaktif menjalin komunikasi dengan negara-negara seperti India dan Pakistan. Langkah ini dianggap penting guna memastikan cadangan alternatif apabila produksi di dalam negeri tidak mencukupi selama masa El Nino.
"Koordinasi langsung misalnya dengan negara yang menjadi produsen beras, India, Pakistan. Jadi paling tidak ketika ada El Nino, dari dalam negeri tidak cukup bisa mengambil dari pasar internasional," kata Bhima, Pengamat Ekonomi.
