Presiden Prabowo Subianto mewajibkan pengiriman komoditas strategis nasional ke luar negeri dilakukan melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Kebijakan baru terkait tata kelola ekspor sumber daya alam tersebut diluncurkan guna memperketat pengawasan komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi atau fero alloy, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Melalui aturan ini, badan usaha milik negara yang telah ditetapkan bakal mengemban peran sebagai eksportir tunggal untuk memasarkan komoditas-komoditas strategis tersebut.
"Hari ini pemerintah RI yang saya pimpin menerbitkan PP tentang tata kelola ekspor sumber daya alam. Penertiban ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita," kata Prabowo, Presiden RI.
Pemerintah menetapkan bahwa badan usaha milik negara terkait hanya akan menjalankan fungsi sebagai fasilitas pemasaran, sedangkan pendapatan dari aktivitas perdagangan luar negeri tetap diserahkan kepada perusahaan pengelola.
"Kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy. Kita wajibkan penjualannya dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Prabowo, Presiden RI.
Penerapan sistem satu pintu ini ditujukan untuk menekan potensi kerugian negara akibat manipulasi laporan keuangan serta tindakan ilegal dalam transaksi perdagangan internasional.
"Tujuan utamanya adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian DHE," jelas Prabowo, Presiden RI.
Langkah penertiban ini juga diharapkan mampu mendongkrak pendapatan domestik bruto dari sektor alam agar setara dengan pencapaian negara-negara berkembang lainnya.
"Dengan kebijakan ini kita harap penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara tetangga kita," ucap Prabowo, Presiden RI.
Upaya optimalisasi ini dipandang krusial oleh pemerintah demi menegaskan kedaulatan bangsa atas kepemilikan dan pengelolaan kekayaan komoditasnya sendiri.
"Kita tak mau penerimaan rendah karena tidak berani mengelola milik bangsa Indonesia sendiri," tegas Prabowo, Presiden RI.
