Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Luke Thomas Mahony untuk memimpin PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam nasional. Keputusan strategis ini diumumkan setelah dilaksanakannya rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (21/05/2026).
Pembentukan badan eksportir tunggal tersebut ditujukan untuk menekan kebocoran penerimaan negara, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Langkah penguatan struktur organisasi dipastikan berjalan melalui penjaringan masukan dari berbagai pelaku usaha dan asosiasi komoditas sektor strategis nasional.
CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memberikan konfirmasi mengenai kepemimpinan baru ini di hadapan awak media selepas pertemuan dengan kepala negara.
"Untuk saat ini Luke Thomas, Ada Thomas Thomas," ujar Rosan Roeslani, CEO Danantara.
Pemerintah menjadwalkan agenda sosialisasi sekaligus penyerapan aspirasi dari berbagai organisasi usaha seperti Kadin, Apindo, APBI, hingga asosiasi kelapa sawit guna mematangkan operasional lembaga.
"Nanti, tadi sudah meeting. Kita akan mendengarkan masukan terlebih dahulu. Nanti sore juga dari semua asosiasi, Kadin, Apindo, asosiasi sawit APBI, batubara, semua kita juga sekaligus sosialisasi. Jadi kita pun nanti jam 4," ungkap Rosan Roeslani.
Pihak manajemen Danantara belum merinci alasan spesifik di balik pemilihan Thomas Mahony, namun penegasan rekam jejak tim pengelola akan dipublikasikan secara menyeluruh dalam waktu dekat.
"Ya ini kan kita lagi dalam tahap untuk menguatan tim. Nanti kita akan, nanti akan kita tampilkan fullnya tim. Bisa dilihat track record nya apa, kemampuannya jelas gitu. seperti kita bangun Danantara dulu," ungkap Rosan Roeslani.
Legalisasi kelembagaan baru ini sebelumnya telah dipaparkan dalam sidang paripurna DPR RI oleh jajaran menteri koordinator terkait koordinasi pembentukan korporasi negara tersebut.
"Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Regulasi teknis terkait kebijakan ekspor satu pintu serta aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ditargetkan selesai sebelum 1 Juni 2026 agar tidak mengganggu arus pengapalan batu bara maupun minyak kelapa sawit mentah.
