Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026). Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah untuk melindungi hak ekonomi rakyat kecil melalui pemanfaatan APBN.
Dilansir dari Suara, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Angka tersebut dirancang sebagai pijakan awal untuk mengejar target pertumbuhan sebesar 8 persen pada tahun-tahun berikutnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator makro lain yang ditetapkan meliputi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dan inflasi di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen. Defisit anggaran akan ditekan pada level 1,80 hingga 2,40 persen dari PDB, sementara angka kemiskinan ditargetkan turun ke level 6,0 hingga 6,5 persen.
Dalam pidatonya, Kepala Negara juga menyoroti hilangnya kekayaan negara dalam jumlah besar akibat maraknya praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari aslinya oleh para pengusaha tambang dan sawit.
"Selama 34 tahun, ada sekitar 900 micron dolar AS (setara Rp14.000 triliun lebih) kekayaan kita yang hilang karena penipuan di atas kertas," tegas Prabowo.
Sebagai solusi pencegahan, pemerintah menerbitkan regulasi baru yang mewajibkan seluruh aktivitas ekspor komoditas strategis seperti batubara, minyak kelapa sawit (CPO), dan paduan besi diproses melalui institusi BUMN yang telah ditunjuk resmi.
"Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita harus tahu persis berapa kekayaan yang kita jual. Jika negara lain seperti Arab Saudi dan Malaysia bisa mengelola sumber daya mereka dengan benar, kenapa kita tidak?" ujarnya.
Pemerintah turut mengalokasikan anggaran negara untuk program kesejahteraan masyarakat bawah, termasuk rencana pembangunan 5.000 desa nelayan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan yang akan difasilitasi dengan pabrik es, cold storage, serta SPBU khusus.
Presiden mengklaim telah meningkatkan nominal gaji bagi guru serta hakim demi meminimalisasi potensi tindakan suap, di samping melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim telah menjangkau hingga 62,4 juta jiwa.
Guna mengamankan aset negara dari aktivitas ilegal, pemerintah mengancam akan memanfaatkan sistem teknologi militer canggih berupa radar dan satelit pantauan udara untuk memonitor area perkebunan tersembunyi maupun kekayaan bawah tanah.
"Jangan main-main dengan teknologi. Rakyat sekarang sudah pintar, kalau ada aparat tidak beres, silakan divideokan dan lapor langsung ke saya," tegasnya.
Pada bagian penutup pemaparan fiskal tersebut, Presiden Prabowo turut memberikan ruang penghormatan khusus bagi fraksi PDI Perjuangan atas sikap politik mereka yang memilih berada di luar struktur pemerintahan sebagai fungsi kontrol.
"Saya paham PDIP berkorban berada di luar pemerintah. Terima kasih atas kritiknya yang keras, karena itu menyelamatkan dan mengingatkan kami," tutup Prabowo.
