Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015.
Fokus utama dari aturan terbaru ini adalah mempercepat penyelenggaraan sarana dan prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Kebijakan tersebut mulai ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 12 Mei 2026.
Salah satu poin krusial dalam beleid ini adalah penyesuaian struktur Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Langkah tersebut diambil agar susunan organisasi selaras dengan nomenklatur Kabinet Merah Putih.
Pemerintah memandang bahwa penyegaran struktur ini sangat diperlukan guna memperkuat fungsi pengawasan. Dengan koordinasi yang lebih solid, proyek strategis nasional ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Struktur Baru Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Berdasarkan isi dokumen regulasi yang dirilis pada Jumat, 29 Mei 2026, terjadi pergeseran kepemimpinan dalam komite. Posisi Ketua Komite kini dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Sementara itu, jabatan Wakil Ketua Komite dipercayakan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Keduanya akan memimpin sejumlah menteri dan kepala lembaga teknis dalam mengawal operasional kereta cepat.
Daftar lengkap anggota Komite Kereta Cepat berdasarkan Perpres 29/2026:
- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Ketua)
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Wakil Ketua)
- Menteri Keuangan
- Menteri Perhubungan
- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
- Kepala Badan Pengaturan BUMN
- Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara
Masuknya perwakilan dari Danantara menunjukkan adanya integrasi pengelolaan investasi strategis dalam proyek ini. Struktur baru tersebut mencerminkan prioritas pemerintah pada penguatan infrastruktur dan hilirisasi.
Wewenang Komite Terkait Pembengkakan Biaya
Selain merombak susunan pengurus, Perpres ini juga memperinci wewenang komite dalam menangani masalah finansial. Komite kini memiliki mandat penuh untuk menetapkan langkah taktis jika terjadi cost overrun atau pembengkakan biaya.
Kewenangan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum apabila anggaran proyek melampaui rencana awal. Komite berhak memutuskan solusi terbaik guna menjaga keberlanjutan proyek tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Cakupan wewenang komite dalam menangani kendala biaya meliputi:
- Menyepakati dan menetapkan langkah-langkah penanganan kenaikan biaya proyek secara kolektif.
- Melakukan pembahasan mengenai perubahan porsi kepemilikan saham pada perusahaan patungan pengelola KCJB.
- Melakukan penyesuaian terhadap persyaratan serta total nilai pinjaman yang diterima oleh perusahaan pengelola.
- Menentukan bentuk dukungan pemerintah yang paling tepat untuk memenuhi kewajiban perusahaan patungan.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari mitigasi risiko agar tantangan pendanaan tidak menghambat operasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap komitmen finansial tetap terkendali dan transparan.
Skema Dukungan Pemerintah dan PMN
Perpres Nomor 29 Tahun 2026 juga memberikan lampu hijau bagi pemberian dukungan langsung dari negara. Jika kondisi mendesak, pemerintah dapat menyalurkan bantuan untuk menjaga kesehatan finansial proyek kereta cepat.
Dukungan tersebut bisa disalurkan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana ini akan diberikan kepada pimpinan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Opsi dukungan pemerintah yang diatur dalam regulasi terbaru:
| Jenis Dukungan | Target Penerima | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| Penyertaan Modal Negara (PMN) | Pimpinan Konsorsium BUMN | Menambah permodalan untuk mendukung operasional dan pembangunan. |
| Penjaminan Pemerintah | Pimpinan Konsorsium BUMN | Menjamin kewajiban pinjaman guna memenuhi kebutuhan modal proyek. |
| Koordinasi Lintas Sektoral | Kementerian Terkait | Sinkronisasi penyelenggaraan sarana dan prasarana secara nasional. |
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas KCJB. Penjaminan pemerintah menjadi jaring pengaman agar kepercayaan investor dan kreditor tetap terjaga.
Komitmen Penguatan Tata Kelola Nasional
Secara keseluruhan, terbitnya aturan ini mempertegas peran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Beliau bertanggung jawab penuh dalam mengoordinasikan seluruh elemen sarana dan prasarana kereta cepat.
Pemerintah berharap dengan adanya mekanisme yang lebih jelas, potensi kendala di masa depan bisa diantisipasi sejak dini. Hal ini mencakup aspek teknis di lapangan hingga pengelolaan utang perusahaan.
Sebagai informasi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini dikenal dengan nama Whoosh telah beroperasi sejak Oktober 2023. Hingga saat ini, Whoosh tercatat telah melayani lebih dari 15 juta penumpang.
Dengan penguatan regulasi melalui Perpres terbaru, tata kelola proyek diharapkan menjadi lebih profesional dan akuntabel. Fokus utama tetap pada pelayanan publik yang aman, cepat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
