Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan penyediaan satu juta unit rumah terjangkau bagi kaum buruh dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam agenda May Day di kawasan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2026.
Langkah strategis ini diambil guna menjamin kelayakan tempat tinggal serta stabilitas sosial bagi kelas pekerja. Dilansir dari Ekonomi, target ambisius tersebut melampaui kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saat ini yang berada di angka 350.000 unit.
"Tahun ini sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah," ujar Prabowo dalam agenda May Day, dikutip Minggu (3/5/2026).
Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan hunian di lokasi-lokasi strategis yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap pusat kegiatan ekonomi. Area di sekitar zona industri menjadi fokus utama untuk mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh para pekerja.
ÔÇ£Rumah-rumah ini akan dibangun sesuai saran saudara [para pekerja], akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Yang dekat dengan tempat bekerja,ÔÇØ tambah Prabowo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan optimisme terhadap target tersebut melalui rencana pengembangan 10 Kota Baru. Pihaknya berencana melakukan survei wilayah dalam sebulan ke depan untuk memastikan kesiapan lahan di wilayah penyangga Jakarta hingga luar Jawa.
"Jadi kita juga sebulan ini kita minta bekerja keras untuk melakukan survei-survei untuk arahan Bapak Presiden mempersiapkan kota-kota baru ya mohon doanya," tutur Ara.
Ketua Umum The Hud Institute, Zulfi Syarif Koto, menilai target tersebut realistis jika dibarengi dengan percepatan berbagai program yang sudah berjalan. Menurutnya, pemerintah harus mengombinasikan renovasi rumah dan skema subsidi yang ada saat ini.
ÔÇ£Saya pikir realistis 1 juta rumah, mungkin yang pertama digenjot itu pelaksanaan renovasi melalui program BSPS 400.000 unit dan FLPP [Rumah subsidi] 350.000 unit,ÔÇØ jelas Zulfi kepada Ekonomi.
Zulfi juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah agar program ini tidak semata-mata bergantung pada kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
ÔÇ£Perlu peningkatan kolaborasi yang dijalankan oleh Kementerian PKP. Contohnya, bisa menjalin kerja sama dengan Pemda atau Pemprov, karena kalau hanya mengandalkan APBN tidak akan tercapai,ÔÇØ tambah Zulfi.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyambut baik janji presiden yang mencakup skema rumah rakyat dan renovasi melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
ÔÇ£Jadi tentu [BSPS] juga bagian dari target 1 juta rumah yang dijanjikan presiden,ÔÇØ imbuh Bambang.
Selain pembangunan fisik, pemerintah berencana memperkenalkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu hingga 40 tahun untuk menjangkau pekerja sektor informal. Bambang menilai tenor panjang ini akan membantu masyarakat mendapatkan angsuran yang lebih terjangkau.
"Tujuannya baik, agar angsuran bisa terjangkau sepadan dengan uang sewa rumah misalnya dan memberi kepastian setiap warga negara bahkan di sektor informal juga bisa mendapat rumah,ÔÇØ pungkas Bambang.
