Presiden Prabowo Subianto menetapkan target penurunan angka kemiskinan di Indonesia menjadi berkisar antara 6 hingga 6,5 persen pada tahun 2027. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), seperti dilansir dari Nasional.
Target baru ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan sasaran pada tahun 2026 yang ditetapkan pada angka 6,5 hingga 7,5 persen. Penurunan target ini menjadi fokus pemerintah dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
"Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen," ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara menyoroti performa pertumbuhan ekonomi nasional yang konsisten berada di atas angka 5 persen selama tujuh tahun terakhir. Kendati demikian, pencapaian tersebut dianggap belum selaras dengan realitas di lapangan.
"Saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, tujuh tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi angka rakyat kita yang miskin tambah," ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Kondisi kemiskinan yang meningkat dinilai berjalan beriringan dengan penyusutan jumlah masyarakat kelas menengah. Persoalan ini menjadi pertanyaan besar yang dialamatkan kepada seluruh elemen bangsa, mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, hingga kalangan akademisi.
"Yang kelas menengah turun, Saudara-saudara. Saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat," sambung Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Indonesia sejatinya memiliki keunggulan strategis dalam jalur perdagangan internasional serta kekayaan alam yang melimpah. Namun, manfaat dari potensi besar tersebut dinilai belum terdistribusi secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.
Kondisi itu diperparah dengan posisi Indonesia yang mencatatkan rasio belanja terhadap produk domestik bruto (PDB) paling rendah di antara negara-negara anggota G20. Bahkan untuk lingkup Asia Tenggara (ASEAN), posisi Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Filipina, dan Kamboja.
"Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita," ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Guna mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah menetapkan target perbaikan rasio gini ke tingkat 0,362 hingga 0,367 pada tahun 2027. Angka penyusutan kesenjangan ini dipatok lebih baik ketimbang target tahun ini yang berada di rentang 0,377 hingga 0,380.
"Jarak yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit," tegas Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
