Presiden Prabowo Subianto menetapkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027 berada di kisaran 1,80 sampai 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Langkah penekanan defisit anggaran tersebut diambil pemerintah untuk memastikan kondisi fiskal nasional tetap sehat serta berkelanjutan dibanding outlook defisit tahun 2026 yang mencapai sekitar 2,9 persen PDB.
Dilansir dari Investortrust, perancangan pembicaraan pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 ini memuat target pendapatan negara sebesar 11,82 hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara di angka 13,62 hingga 14,80 persen PDB.
Dalam pidato ekonomi tersebut, pemerintah turut mematok pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2027 mencapai 5,8 sampai 6,5 persen sebagai fondasi utama menuju target pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029.
Pemerintah juga menetapkan asumsi nilai tukar rupiah di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, pengendalian inflasi pada kisaran 1,5 sampai 3,5 persen, serta harga minyak mentah Indonesia sekitar US$70 hingga US$95 per barel.
Sektor energi ditargetkan mencapai lifting minyak bumi sebesar 602.000 sampai 615.000 barel per hari beserta lifting gas sebanyak 934.000 sampai 977.000 barel setara minyak per hari.
Penurunan angka kemiskinan tahun 2027 dibidik menuju kisaran 6,0 hingga 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka diperbaiki menjadi 4,30 sampai 4,87 persen, serta rasio Gini ditekan pada rentang 0,362 hingga 0,367.
Guna mencegah kebocoran devisa ekspor sumber daya alam, pemerintah menerbitkan peraturan tata kelola komoditas strategis yang meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloys melalui penunjukan BUMN selaku pengawas pemasaran.
Laporan dari Reuters menyatakan bahwa perumusan mekanisme pengelolaan komoditas utama tersebut kini menjadi perhatian pasar finansial karena berdampak langsung pada regulasi ekspor dan penerimaan negara.
Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pembaruan program Makan Bergizi Gratis yang diklaim telah menyasar 62,4 juta penerima harian, meskipun terdapat penutupan lebih dari 3.000 dapur akibat ketidaksesuaian standar.
Di bidang ketahanan pangan, stok beras cadangan pemerintah dilaporkan naik menjadi sekitar 5,3 juta ton pada Mei 2026 seiring penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen bagi sektor pertanian.
Sektor maritim akan menerima stimulus berupa pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun, sedangkan sektor finansial diperkuat lewat pembentukan Daya Anagata Nusantara sebagai sovereign wealth fund penggerak industrialisasi.
Penataan internal pemerintahan turut ditekankan melalui instruksi percepatan perizinan birokrasi, pembenahan serius pada lembaga Bea Cukai, serta pemanfaatan teknologi satelit untuk memberantas aktivitas tambang dan kebun ilegal.
Pada bagian penutup penyampaian arah kebijakan fiskal, apresiasi diberikan kepada partai politik di luar pemerintahan, termasuk PDI Perjuangan, sebagai elemen penting penyeimbang jalannya sistem demokrasi.
"Kita tidak boleh hanya menjadi pasar untuk bangsa lain," tegas Prabowo.
