Presiden Prabowo Subianto menetapkan aturan baru yang mewajibkan penjualan ekspor komoditas sumber daya alam strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara dalam sidang paripurna penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah penunjukan BUMN sebagai eksportir tunggal ini menyasar tiga komoditas utama, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro-alloys). Dilansir dari Detik Finance, perbaikan tata kelola ini diterapkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam serta penguatan kebijakan devisa hasil ekspor.
Sistem baru ini nantinya berfungsi sebagai fasilitas pemasaran, di mana BUMN yang ditunjuk pemerintah akan meneruskan hasil penjualan ekspor kepada pelaku usaha pengelola komoditas. Melalui skema tersebut, pemerintah bertujuan memperketat pengawasan, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa.
Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran dirinya secara langsung untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi merupakan respons terhadap situasi geopolitik global yang penuh konflik. Biasanya, agenda pemaparan KEM-PPKF di hadapan anggota legislatif diwakili oleh Menteri Keuangan.
"Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara untuk sampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, dalam pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan APBN 2027," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menilai ketegangan bersenjata di Eropa dan Timur Tengah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional, meskipun secara geografis terletak jauh dari Indonesia. Kondisi ketidakpastian ini menuntut kehadiran Presiden secara langsung untuk memaparkan strategi pengelolaan negara.
"Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh konflik, ketegangan dan penuh ketidakpastian. Peperangan di mana-mana, di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang jauh bagi kita ternyata memiliki dampak dan pengaruh besar ke kehidupan kita," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Dalam pidato yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, Presiden juga mengumumkan target indikator makro untuk tahun 2027. Pendapatan negara ditargetkan sebesar 11,82-12,40% dari PDB, belanja negara pada kisaran 13,62-14,80% dari PDB, sementara defisit anggaran akan dijaga pada rentang 1,80-2,40% dari PDB.
Target asumsi makro lainnya mencakup pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dipatok pada kisaran 5,8-6,5% demi mencapai target 8% pada tahun 2029. Pemerintah juga memproyeksikan inflasi di angka 1,5-3,5%, nilai tukar Rupiah sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,5-7,3%.
Pada sektor komoditas, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada kisaran US$ 70-95 per barel. Untuk target lifting, minyak bumi diproyeksikan mencapai 602-615 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 934-977 ribu barel setara minyak bumi per hari.
Pemerintah turut menargetkan perbaikan indikator kesejahteraan sosial pada tahun 2027, termasuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,0-6,5% dan tingkat pengangguran terbuka ke rentang 4,30-4,87%. Rasio Gini ditargetkan membaik pada rentang 0,362-0,367, Indeks Modal Manusia naik ke 0,575, serta Indeks Kesejahteraan Petani meningkat menjadi 0,8038.
Selain itu, porsi lapangan kerja formal ditargetkan naik menjadi 40,81% pada tahun 2027. Di sektor kelautan, pemerintah berkomitmen mengintervensi kesejahteraan nelayan dengan rencana membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan, di mana sebanyak 1.386 desa nelayan akan diresmikan pada tahun ini.
