Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menghentikan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Langkah strategis disiapkan mulai dari pemanfaatan kelapa sawit hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW).
Dilansir dari Detik Oto, pemerintah kini tengah memacu produksi bahan bakar nabati demi menggantikan bahan bakar fosil yang kian menipis.
"Untuk mengatasi krisis energi kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit, kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit," ujar Prabowo saat pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menyatakan kebijakan mandatori biodiesel 50 akan diterapkan serentak di semua sektor mulai 1 Juli 2026.
Selain sektor perkebunan, hilirisasi pertambangan juga dibidik untuk menciptakan energi alternatif.
"Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara," kata Prabowo.
Kebutuhan energi rumah tangga juga menjadi perhatian pemerintah. Indonesia optimistis mampu menciptakan sumber energi memasak yang murah menggunakan limbah pertanian.
"Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung," tutur Presiden.
Lompatan besar turut dicanangkan pada sektor ketenagalistrikan melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya pemanfaatan energi surya secara masif.
"Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat, kita canangkan. Kita sudah cadangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dalam 3 tahun ini," kata Prabowo.
Seluruh hulu produksi energi bersih ini bakal diintegrasikan dengan hilir ekosistem kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah mendorong konversi kendaraan berbasis BBM ke listrik secara massal.
"Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik," ujarnya.
Target konversi mencapai 120 juta unit sepeda motor BBM ke motor listrik. Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target konversi massal tersebut tidak realistis secara teknis karena keterbatasan ekosistem.
Meskipun IESR mengapresiasi respons pemerintah dalam mengantisipasi krisis melalui transisi energi, ketersediaan bengkel tersertifikasi hingga akhir 2025 baru mencapai 39 unit. Jumlah ini sangat jauh dari kebutuhan minimal sebanyak 16.000 bengkel.
Di sisi lain, Presiden tetap optimistis Indonesia segera keluar dari bayang-bayang krisis energi global sekaligus memperkuat fundamental ekonomi nasional.
"Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga," kata Prabowo.
