Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari pangan hingga perumahan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dilansir dari Kompas, pemenuhan hajat hidup tersebut mencakup penyediaan pangan yang memadai, akses kesehatan, pendidikan berkualitas, serta kepemilikan hunian yang layak bagi warga negara. Kepala Negara menggarisbawahi bahwa pemenuhan aspek-aspek mendasar ini menjadi dambaan utama dari masyarakat luas.
"Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk hidup yang layak, yang baik," ujar Prabowo.
Aspirasi masyarakat disebut berkisar pada kemampuan memenuhi kebutuhan harian keluarga secara mandiri. Hal ini meliputi pemenuhan nutrisi anak melalui konsumsi susu, akses pengobatan saat sakit, hingga ketersediaan lapangan kerja dengan upah memadai.
"Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anak mereka berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi orang tuanya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup," kata Prabowo.
Langkah pemenuhan hak dasar ini didasarkan pada mandat undang-undang dasar mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan seluruh potensi bumi dan air nasional diarahkan sepenuhnya demi kemakmuran masyarakat.
"Bahwa bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ucap Prabowo.
Selain membahas kebutuhan pokok secara umum, perhatian khusus juga diarahkan pada sektor perikanan. Pemerintah mencatat adanya kendala besar yang dihadapi kelompok nelayan terkait ketersediaan bahan bakar dan pasokan es batu untuk operasional melaut.
"Sekranag nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu, apalagi solar. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar," ujar Prabowo.
Guna mengatasi persoalan logistik tersebut, otoritas negara mencanangkan program intervensi infrastruktur yang ditargetkan menyasar 5.000 desa nelayan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Untuk fase awal pada tahun ini, sebanyak 1.386 desa nelayan dijadwalkan akan segera diresmikan.
"Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membikin instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membikin ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus di setiap desa nelayan," tandas Prabowo.
