Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan kelompok rentan pada Minggu (22/3/2026). Kebijakan ini diprioritaskan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah tantangan fiskal negara, sebagaimana dilansir dari Investortrust.
Prabowo menyampaikan bahwa pengalokasian anggaran untuk konsumsi rakyat jauh lebih krusial dibandingkan membiarkan dana negara hilang akibat praktik korupsi. Fokus utama program ini adalah mengatasi persoalan gizi buruk yang berdampak pada fisik generasi muda Indonesia.
"Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan," kata Prabowo, Presiden RI.
Keputusan untuk memperjuangkan program ini didasari atas temuan langsung di lapangan mengenai kondisi anak-anak di pedesaan. Presiden menyoroti adanya ketimpangan antara usia kronologis dengan pertumbuhan fisik anak yang terhambat akibat kekurangan gizi atau stunting.
" Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. 'Umurmu berapa? 11 tahun.' Badannya anak 4 tahun. Saya, aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada," tegas Prabowo, Presiden RI.
Selain aspek kesehatan, operasional MBG diproyeksikan mampu menyerap jutaan tenaga kerja melalui pembangunan puluhan ribu dapur produksi di berbagai wilayah. Setiap unit dapur akan menggerakkan rantai pasok lokal yang melibatkan banyak vendor dan petani sayur di daerah sekitar.
"MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Katakanlah, untuk gampang, hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta kerja. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar lima petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja," ujar Prabowo, Presiden RI.
Mengenai kendala implementasi, pemerintah telah melakukan tindakan koreksi terhadap dapur-dapur yang tidak memenuhi standar atau bermasalah dalam operasionalnya. Penertiban ini dilakukan untuk menjamin kualitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga.
"Ada 1.000, lebih 1.000 (dapur) yang sudah kita tutup," ungkap Prabowo, Presiden RI.
Presiden menekankan bahwa pendanaan program ini mengandalkan optimalisasi organisasi dan pengurangan kebocoran anggaran, bukan melalui penambahan utang luar negeri yang baru.
"Uang kita ada. Tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran," tegas Prabowo, Presiden RI.
Langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk melakukan redistribusi ekonomi agar manfaatnya dapat menyentuh masyarakat lapisan bawah secara langsung. Hal ini dianggap sebagai solusi atas ketimpangan akses terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama ini.
"Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita," kata Prabowo, Presiden RI.
