Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menghentikan pelarian modal ke luar negeri dengan mengalihkan kekayaan alam Indonesia untuk masyarakat.
Langkah ini dilakukan melalui ekspansi radikal pada program ekonomi kerakyatan berbasis masyarakat bawah.
Saat berbicara dalam peletakan batu pertama proyek industri di Cilacap hari Rabu, Presiden menegaskan program sosial ini menjadi upaya merebut kembali kekayaan negara.
Kebijakan ini menjadi intervensi besar pemerintah dalam membangun pasar domestik yang terlindung dari volatilitas global.
Dikutip dari Investortrust, strategi ini dapat mengubah posisi Indonesia dari sekadar eksportir komoditas menjadi benteng ekonomi berbasis konsumsi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pilar utama dalam peralihan kebijakan ekonomi domestik tersebut.
Saat ini program tersebut telah menjangkau lebih dari 60 million penerima manfaat sebanyak lima kali seminggu, termasuk ibu hamil dan lansia.
Sistem ini menarik perhatian dunia internasional karena skalanya yang sangat besar dalam memberi makan masyarakat.
"Many countries are now learning from our MBG program. Where else can a country feed over 60 million people?" kata Prabowo dalam pidatonya pada 29 April.
Presiden mengakui adanya hambatan logistik, namun pemerintah berkomitmen menyempurnakan sistem agar menjangkau seluruh warga.
Memutus Rantai Tengkulak Lewat Koperasi
Pemerintah menyasar rantai pasok pertanian yang selama ini dikuasai oleh spekulan atau tengkulak melalui jaringan koperasi.
Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diluncurkan sebagai jaringan fisik yang menyediakan gudang, fasilitas penyimpanan dingin, dan pusat pemrosesan.
Pemerintah menargetkan peresmian 1,000 koperasi dalam waktu dekat, dengan target jangka panjang mencapai 30,000 lokasi dalam satu tahun.
"Cooperatives are not just on paper; they are physical. There are warehouses, cold storage, outlets, and vehicles," ujar Prabowo.
Keberadaan pusat-pusat ini akan memberikan jaminan pasar bagi hasil panen para petani dan nelayan lokal.
Industrialisasi Berbasis Pedesaan
Peningkatan peran koperasi ini terintegrasi dengan agenda hilirisasi pemerintah yang bernilai 7.29 billion dolar AS atau sekitar Rp 116 triliun.
Fasilitas pemrosesan seperti pengering gabah dan dapur SPPG akan ditempatkan di setiap desa agar keuntungan industri dinikmati masyarakat lokal.
Langkah ini mendorong terciptanya ekonomi sirkular dengan menyalurkan likuiditas langsung ke infrastruktur tingkat desa.
"We are on the right path. We are on the side of the Indonesian people," tutur Prabowo.
