Presiden Prabowo Subianto menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum mampu menyejahterakan masyarakat secara merata dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026).
Persoalan tersebut muncul karena adanya peningkatan angka kemiskinan dan penurunan jumlah kelas menengah, meskipun ekonomi nasional dilaporkan tumbuh rata-rata 5 persen per tahun atau terakumulasi sekitar 35 persen selama tujuh tahun terakhir.
Kondisi riil tersebut dinilai menjadi tamparan keras bagi arah pembangunan nasional setelah kepala negara menerima laporan data ekonomi beberapa pekan pascapelantikan, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Tujuh tahun kali 5% (sama dengan) 35% ekonomi kita tumbuh, tapi angka rakyat kita yang miskin tambah," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Ketidakselarasan data ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem perekonomian yang tengah berjalan saat ini.
"Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini beberapa minggu setelah saya jadi Presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya," kata Prabowo Subianto.
Lonjakan angka kemiskinan dari 46,1 persen menjadi 49 persen serta penyusutan kelas menengah menjadi bukti adanya masalah mendasar dalam struktur ekonomi Indonesia.
Prabowo Subianto menegaskan bahwa solusi untuk membenahi persoalan tersebut harus dirumuskan melalui pendekatan ilmiah dan matematis yang terukur.
Sistem pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini dianggap berada pada jalur yang keliru karena dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat luas secara merata.
Pemerintah kemudian membandingkan tata kelola domestik dengan sejumlah negara berkembang lain seperti Filipina, India, dan Meksiko yang memiliki perbedaan sistemik dalam manajemen ekonomi.
Apabila arah kebijakan tidak segera diubah secara mendasar, Indonesia dikhawatirkan menjadi bangsa lemah yang rentan terhadap volatilitas global, mulai dari fluktuasi nilai tukar dolar hingga ketahanan energi.
