Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan praktik manipulasi data ekspor atau under invoicing pada sektor kelapa sawit dan komoditas lainnya yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 15.400 triliun, seperti dilansir dari Nasional.
Persoalan tersebut mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan sejumlah catatan mengenai data perusahaan crude palm oil (CPO) yang melakukan manipulasi harga kepada Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).
Purbaya membeberkan bahwa perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak melaporkan data ekspor dengan benar sehingga berdampak langsung pada rendahnya pendapatan negara.
"Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang mana yang lakukan manipulasi harga," kata Purbaya, Kamis.
Menkeu menjelaskan bahwa komoditas yang dikirim ke negara tujuan seperti Amerika Serikat dilaporkan dengan nilai yang jauh lebih murah dari harga aslinya.
"Ada itu beberapa perusahaan besar keliatan sekali melakukan, ekspor ke Amerika misalnya. Jadi harganya di sini berapa itu, cuma seperempat atau sepertiga apa yang di AS. Kemudian di sini jadi rugi. Jadi income lebih rendah kan, nilai ekspor juga lebih rendah di sini," jelasnya.
Menurut Purbaya, temuan manipulasi harga ini tidak hanya terbatas pada sektor minyak kelapa sawit mentah semata.
"Ini baru CPO nanti ada batu bara juga," kata dia.
Sebelum pertemuan di Istana, Presiden Prabowo Subianto telah mengungkap data kerugian akibat penipuan ekspor ini dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 terkait RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Rabu (20/5/2026). Presiden menegaskan bahwa tindakan para pengusaha nakal yang mendirikan perusahaan di luar negeri untuk memanipulasi harga ini merupakan sebuah bentuk penipuan.
ÔÇ£Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,ÔÇØ kata Prabowo di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menambahkan bahwa tindakan manipulasi volume pengiriman tersebut mungkin bisa lolos di dalam negeri, namun tetap tercatat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di negara tujuan ekspor.
ÔÇ£Kita kirim 10.000 ton batubara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat,ÔÇØ tutur Prabowo.
Presiden menyatakan kejahatan di atas kertas serta praktik penyelundupan melalui pelabuhan tidak resmi ini mengakibatkan hilangnya kekayaan negara sebesar 900 miliar dollar Amerika Serikat dalam kurun waktu 34 tahun.
ÔÇ£Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus,ÔÇØ ucap Prabowo.
Akumulasi kerugian yang terjadi sejak tahun 1991 hingga 2024 tersebut dinilai sangat besar dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan bangsa.
ÔÇ£900 militar dollar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dollar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian?ÔÇØ ujar Prabowo.
