Presiden Prabowo menyoroti besarnya aliran kekayaan nasional yang keluar negeri sebagai pemicu utama keterbatasan anggaran negara saat ini, meskipun Indonesia selalu mencatatkan surplus perdagangan. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilansir dari Nasional, nilai ekspor Indonesia konsisten lebih besar daripada impor.
ÔÇ£Negara kita tidak merugi, satu tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita,ÔÇØ ujar Prabowo.
Menurut penjelasan Presiden, besarnya surplus perdagangan tersebut tidak dinikmati sepenuhnya di dalam negeri karena fenomena outflow of national wealth. Dari total keuntungan senilai US$ 436 miliar yang diraih selama 22 tahun, dana sebesar US$ 343 miliar justru mengalir ke luar negeri.
Prabowo menilai kondisi kehilangan dana berskala besar tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai sektor publik. Minimnya pendapatan negara membuat pemerintah kesulitan mengalokasikan anggaran yang ideal bagi para aparatur negara.
"Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil," ujarnya.
Masalah lain yang diangkat oleh Kepala Negara adalah maraknya praktik under invoicing atau manipulasi laporan nilai ekspor di bawah harga pasar yang telah terjadi selama puluhan tahun. Modus ini dilakukan korporasi dengan menjual komoditas melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.
"Under invoicing adalah fraud atau penipuan," tegas Prabowo.
Selain manipulasi dokumen keuangan, penyimpangan fisik juga terdeteksi melalui jalur penyelundupan ekspor di berbagai pelabuhan. Atas dasar itu, Presiden meminta keterbukaan dari seluruh pihak dalam membenahi tata kelola ekspor serta pengawasan sumber daya alam nasional.
"Kita harus berani mengatakan yang merah merah, yang putih putih," katanya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah berkomitmen memperbaiki sistem pengawasan perdagangan luar negeri secara menyeluruh demi mencegah kebocoran kas negara. Pembenahan struktural akan difokuskan pada pembersihan instansi yang memegang otoritas kepabeanan.
"Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki," tandas Prabowo.
