Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026). Langkah tersebut menjadi momentum pertama seorang presiden memaparkan arah kebijakan ekonomi tahunan secara langsung di hadapan parlemen.
Penyampaian kebijakan fiskal ini dilakukan saat pasar keuangan domestik sedang mengalami tekanan besar, sebagaimana dilansir dari Nasional. Pasar finansial menanti respons pemerintah menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gangguan (IHSG) sebesar 3,46 persen ke level 6.370,679 serta melemahnya rupiah ke posisi Rp17.706 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (19/5/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi kehadiran kepala negara dalam rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara. Agenda ini sekaligus bertepatan dengan momen Hari Kebangkitan Nasional.
"Rencananya Presiden akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal," ujar Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI.
Pimpinan DPR lainnya menyebutkan bahwa tugas pemaparan dokumen ini biasanya diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah. Namun, tidak ada regulasi yang melarang presiden untuk membacakannya sendiri secara langsung di mimbar parlemen.
Dari sisi eksekutif, pihak Istana menjelaskan bahwa kehadiran langsung ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah dan legislatif demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
"Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa dalam menjaga perekonomian kita," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.
Selain mendengarkan pidato presiden, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pembahasan evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026. Parlemen juga dijadwalkan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi mengenai RUU Polri yang merupakan usul inisiatif Komisi III DPR.
Pelaku pasar modal menilai pidato ini sangat strategis bagi pergerakan instrumen investasi domestik ke depan. Kepastian mengenai kedisplinan fiskal dan insentif bagi dunia usaha diharapkan mampu meredam gejolak pasar.
"Perhatian investor kini tertuju pada pidato Presiden Prabowo di sidang paripurna DPR," ujar Hendra Wardana, Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor.
Secara analisis teknikal, tingkat 6.300 menjadi batas psikologis krusial bagi pergerakan IHSG saat ini. Jika indeks mampu bertahan di atas angka tersebut, potensi pemulihan menuju rentang 6.500 hingga 6.535 dinilai masih terbuka lebar bagi investor.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dokumen KEM-PPKF selalu dibacakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, termasuk saat pandemi pada tahun 2020 untuk RAPBN 2021. Pada penyusunan RAPBN 2026 sebelumnya, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen.
