Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Kehadiran kepala negara tersebut bertujuan untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, seperti dilansir dari Media Indonesia.
Langkah penyampaian KEM-PPKF secara langsung oleh presiden ini menjadi momentum pertama kalinya dalam sejarah parlemen. Pengelolaan fiskal nasional saat ini dinilai memerlukan strategi khusus seiring meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik fisik di berbagai kawasan dunia.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan urgensi kehadiran dirinya secara langsung di hadapan para anggota legislatif untuk mengawal arah anggaran negara. Pengaruh tensi geopolitik eksternal menjadi alasan utama kebijakan ekonomi perlu dipaparkan langsung oleh kepala negara.
"Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027," kata Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menyoroti peperangan yang pecah di wilayah Eropa hingga Timur Tengah yang terus berlanjut. Situasi ketegangan internasional tersebut membawa dampak berantai yang signifikan bagi stabilitas domestik di dalam negeri.
"Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik ketegangan dan ketidakpastian, peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa di Timur Tegah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita tapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan," sebut Presiden Prabowo Subianto.
Dampak domino dari krisis global ini memaksa jalannya manajemen keuangan negara tidak lagi memakai pendekatan konvensional. Presiden memandang perlu adanya pemikiran strategis yang komprehensif dalam pengelolaan negara pada situasi krisis.
"Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa presiden RI harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," pungkas Presiden Prabowo Subianto.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan didampingi tiga Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Sidang paripurna ini tercatat dihadiri oleh 451 anggota dewan secara langsung.
"Perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Puan Maharani menjelaskan bahwa dokumen KEM-PPKF 2027 berfungsi sebagai rancangan awal strategis guna mengantisipasi risiko ekonomi domestik serta global. DPR RI berharap kerangka ini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.
"Yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto yang tinggi semata, tetapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Agenda persidangan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih.
