Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Langkah menghadiri langsung ini diambil untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Kehadiran langsung kepala negara dalam agenda tersebut menjadi momen bersejarah dalam tradisi legislasi nasional, seperti dilansir dari Media Indonesia. Kebijakan strategis mengenai arah ekonomi negara biasanya didelegasikan kepada menteri terkait, seperti Menteri Keuangan atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Penyampaian arah kebijakan anggaran secara langsung oleh kepala negara dinilai menjadi sinyal penting bagi stabilitas ekonomi. Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara di tengah situasi global yang penuh tekanan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai kehadiran tersebut sebagai upaya memperkuat koordinasi fiskal serta menjaga kredibilitas anggaran.
"Sisi positifnya, Presiden dapat menunjukkan komitmen langsung dalam menjaga kredibilitas APBN dan memperkuat koordinasi fiskal-moneter. Ini penting karena ruang fiskal makin tertekan akibat potensi kenaikan subsidi energi, beban bunga utang yang meningkat, dan kebutuhan pembiayaan program prioritas yang besar," ujar Rizal.
Rizal menambahkan bahwa kehadiran presiden di parlemen dapat memberikan kepastian kepada investor mengenai strategi stabilisasi ekonomi yang diambil pemerintah. Pelaku pasar juga akan mencermati komitmen pemerintah terkait pengelolaan utang.
Agenda utama dari rapat paripurna ini dikonfirmasi langsung oleh pimpinan DPR RI yang membidangi persiapan teknis persidangan. Dokumen fiskal yang disampaikan akan menjadi landasan utama penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
"Rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden," ujar Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI.
Saan mencatat tindakan Prabowo ini merupakan hal yang tidak lazim dalam sejarah penyusunan anggaran negara. Penyampaian KEM-PPKF secara langsung menjadikan Prabowo sebagai presiden pertama yang mengambil peran tersebut di hadapan anggota dewan.
