Presiden RI Prabowo Subianto memproyeksikan penyerapan 1,5 juta tenaga kerja melalui pengoperasian 30 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4/2026).
Dilansir dari Kompas, Kepala Negara merinci bahwa setiap satu unit dapur SPPG diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 50 orang. Selain itu, pengembangan Koperasi Merah Putih sebanyak 81 ribu unit juga ditargetkan menyerap jutaan pekerja tambahan melalui pemberdayaan masyarakat lokal di berbagai wilayah.
"Satu dapur menciptakan 50 orang bekerja. Kalau nanti sudah berialan 30 ribu dapur, artinya 1, 5 juta orang bekerja. Koperasi Merah Putih akan ada 81 ribu. Satu koperasi mempekerjakan 18 orang. 80 ribu kali 18 Anda hitung sendiri, 1 juta sekian juga lebih," ungkap Prabowo Subianto, Presiden RI.
Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program perumahan rakyat, difokuskan untuk memastikan kekayaan nasional tetap berada di dalam negeri dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Langkah ini dilakukan melalui pengaliran dana langsung ke sektor-sektor yang menyentuh rakyat kecil.
"Jadi tadi itu adalah untuk mengembalikan arus kekayaan yang ke luar negeri, kita balikkan sekarang, kita gelontorkan ke rakyat," tutur Prabowo Subianto, Presiden RI.
Prabowo mempertanyakan kritik yang muncul terkait kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan anggaran secara masif untuk kebutuhan dasar warga. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan program kerakyatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
"Apa yang salah? Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa?" tanya Prabowo Subianto, Presiden RI.
Presiden menjelaskan bahwa pendanaan untuk berbagai program tersebut bersumber dari hasil efisiensi anggaran negara dan pengembalian aset dari kasus tindak pidana korupsi. Alokasi dana yang sebelumnya rawan disalahgunakan kini dialihkan untuk memperkuat daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
"Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi kita tahan, kita realokasi, kita gelontorkan ke rakyat. Salahnya apa?" tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.
Dalam arahannya, ia menyatakan keyakinannya bahwa keberpihakan pada kepentingan rakyat adalah jalur yang tepat bagi kepemimpinannya saat ini. Prabowo juga memberikan kabar terbaru mengenai cakupan penerima manfaat program pemenuhan gizi yang terus berkembang pesat.
"Saya merasa saya berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang benar, kita berada di pihak rakyat," tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini telah menjangkau puluhan juta orang dan pemerintah berkomitmen menyempurnakan pelaksanaannya meskipun menghadapi berbagai tantangan serta kekhawatiran dari pihak tertentu.
"Saudara-saudara kita sudah menghasilkan MBG puluhan juta dan kita akan teruskan sampai selesai. Banyak kekurangan kita selesaikan. Banyak yang takut ini berhasil," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
Program ini juga diklaim memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian dan kelautan dengan memberikan kepastian serapan hasil panen. Prabowo mencontohkan kondisi petani yang sebelumnya sering merugi karena harga dipermainkan oleh spekulan atau hasil panen yang membusuk akibat ketiadaan pembeli.
"Petani-petani yang tadinya hasil panennya tidak terbeli. Begitu dia panen mangga, mangganya tidak diambil, puso, rusak di kebun. Panennya tidak diserap. Tengkulak datang banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera," ungkap Prabowo Subianto, Presiden RI.
Pemerintah kini menerapkan sistem penjamin pasar atau off-taker untuk memastikan seluruh produk petani dan nelayan dapat diserap oleh unit-unit SPPG yang tersedia di setiap desa. Hal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan produsen pangan di tingkat lokal.
"Sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar off-take. Berapa yang dia hasilkan berapa itu pun akan diserap oleh bangsa Indonesia. Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Kalau ada kekurangan kita tindak," tambah Prabowo Subianto, Presiden RI.
