Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengurangan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara signifikan dari seribu lebih entitas menjadi hanya sekitar 300 perusahaan. Kebijakan rasionalisasi besar-besaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui langkah konsolidasi yang lebih fokus pada lini bisnis inti.
Wakil Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Danantara Indonesia, Muliaman Hadad, memaparkan rencana tersebut dalam diskusi BUMN Research Group (BRG) Lembaga Manajemen FEB UI di Jakarta pada Kamis (30/4/2026). Dilansir dari Money, langkah ini diambil karena banyaknya anak dan cucu usaha BUMN saat ini yang tidak memberikan kontribusi dividen optimal bagi negara.
"Pak Presiden menginginkan rasionalisasi yang drastis, dari seribuan itu mungkin sekitar 300-an, diharapkan," ujarnya dalam acara diskusi BUMN Research Group (BRG) Lembaga Manajemen FEB UI di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Data saat ini menunjukkan banyak perusahaan pelat merah memiliki unit bisnis yang tidak relevan dengan bidang utamanya, seperti kepemilikan 150 rumah sakit dan sejumlah hotel oleh BUMN non-kesehatan dan non-perhotelan. Muliaman menegaskan bahwa restrukturisasi ini mendesak untuk dilakukan agar perusahaan negara benar-benar memberikan nilai tambah ekonomi.
"Di BUMN ini ada 150 rumah sakit, kemudian juga ada sejumlah hotel dan banyak lagi lah. Jadi ini intinya adalah kita harus menjadikan BUMN betul-betul lebih produktif," kata dia.
Muliaman mengakui bahwa proses menyatukan berbagai entitas ini memiliki tantangan teknis yang rumit. Meski demikian, Danantara memandang konsolidasi sebagai kunci utama transformasi agar BUMN mampu menghasilkan pendapatan yang lebih berkesinambungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini bukan sesuatu yang sederhana. Kita tahu kompleksitasnya tinggi, tidak mudah melakukan konsolidasi, tetapi itu sesuatu yang harus dilakukan agar meningkatkan produktivitas yang baik dan berkesinambungan," ucap Muliaman.
Sejalan dengan rencana tersebut, proses penataan melalui program streamlining dilaporkan sudah berjalan di bawah pengawasan Danantara Indonesia. Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengonfirmasi pada Selasa (28/4/2026) bahwa ratusan perusahaan telah ditutup.
"Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 167 perusahaan," ujar Dony ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dony memberikan jaminan bahwa penyusutan jumlah perusahaan ini tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Fokus utama dari kebijakan ini adalah perbaikan proses bisnis di internal perusahaan, bukan pemangkasan jumlah karyawan di sektor-sektor strategis.
"Streamlining ini tujuannya untuk karyawan. Jadi tidak usah khawatir, semuanya dilakukan dengan niat baik. Tidak usah khawatir untuk karyawan, karena karyawan tidak akan di-PHK. Ini adalah proses melakukan efisiensi terhadap perusahaan di sisi bisnis prosesnya, bukan di sisi karyawannya," kata dia.
Penyederhanaan ini mencakup berbagai sektor mulai dari infrastruktur karya, manajemen aset, logistik, asuransi, hingga industri semen. Pihak Danantara berkomitmen untuk segera menuntaskan instruksi tersebut sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh Presiden.
"Jadi semuanya akan kita eksekusi. Karena memang deadline dari Bapak Presiden. Secepat mungkin kita bisa menyelesaikan, semakin baik," pungkas Dony.
