Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak akan berdampak pada kehidupan masyarakat desa karena transaksi di wilayah tersebut didominasi oleh mata uang rupiah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam acara Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih pada Sabtu, 16 Mei 2026, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.
"Mau dolar berapa ribu kek, Kan kalian(penduduk desa) di desa-desa gak pakai dolar. Yang pusing itu, yang suka keluar negeri," ucap Prabowo.
Penurunan nilai mata uang lokal ini tercatat berdasarkan data Bloomberg yang menunjukkan rupiah menyentuh angka Rp17.596 per dolar AS pada Jumat, 15 Mei 2026.
Posisi nilai tukar tersebut sudah berada di bawah target asumsi rupiah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Kendati demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa kondisi fundamental perekonomian nasional masih tetap terjaga dengan baik untuk menyokong keberlanjutan ekonomi Indonesia ke depan.
"Percaya ekonomi kita kuat fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa? Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat," kata Prabowo.
Menanggapi situasi ini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa tekanan eksternal dipicu oleh situasi global termasuk pergeseran arus modal asing.
Misbakhun mengingatkan agar tekanan dari pasar internasional tersebut segera dimitigasi agar tidak langsung berimbas negatif pada daya beli masyarakat serta sektor riil.
"Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat," tegas Misbakhun.
Guna meredam gejolak, Komisi XI DPR merekomendasikan Bank Indonesia melakukan intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward, serta pasar Surat Berharga Negara.
Langkah stabilisasi kurs tersebut perlu dijalankan secara presisi demi menjaga stabilitas ekonomi tanpa menguras cadangan devisa negara secara berlebihan.
"Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel," tutur Misbakhun.
