Presiden Prabowo Subianto mematok target nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada kisaran Rp 16.800 sampai Rp 17.500 untuk tahun 2027. Target tersebut disampaikan dalam pidato resmi mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).
Kebijakan penetapan target mata uang ini memicu beragam respons dari para pengamat ekonomi nasional, seperti dilansir dari Detik Finance. Asumsi yang diajukan pemerintah dipandang mencerminkan kehati-hatian dalam menyikapi dinamika pasar keuangan global.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai langkah pemerintah menetapkan angka tersebut sebagai strategi perlindungan APBN yang realistis.
"Target ini cukup realistis bila melihat kondisi global saat ini yang masih penuh ketidakpastian, terutama terkait suku bunga AS, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Pemerintah terlihat memilih asumsi yang lebih konservatif agar APBN memiliki ruang antisipasi terhadap volatilitas eksternal," jelas Lukman Leong, Chief Analyst Doo Financial Futures.
Lukman menambahkan bahwa pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memberikan sinyal disiplin fiskal yang positif bagi stabilitas nilai tukar di mata investor luar negeri.
"Jika pasar melihat pemerintah lebih berhati-hati terhadap defisit dan pembiayaan utang, kepercayaan investor terhadap aset Indonesia dapat membaik dan membantu stabilitas rupiah ke depan," terangnya.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang mengkritik target pemerintah karena dianggap tidak didukung oleh kebijakan konkret.
"Tidak realistis, apalagi pemerintah tidak terlihat akan mengeluarkan kebijakan konkrit yang bisa mendongkrak nilai rupiah," ungkap Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina.
Menurut Wijayanto, intervensi pasar oleh Kementerian Keuangan maupun optimalisasi skema Bond Stabilization Fund (BSF) sejauh ini belum mampu mengembalikan stabilitas fundamental nilai tukar.
"BSF dan intervensi BI sifatnya hanya mengurangi volatilitas rupiah, faktor utama adalah isu fiskal dan neraca pembayaran," jelasnya.
Sementara itu, Presiden Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, melihat situasi pergerakan rupiah saat ini dari sudut pandang yang berbeda.
"Ini restrukturisasi, bukan pelemahan. Narasi yang sering muncul adalah pelemahan rupiah mencerminkan lemahnya ekonomi. Pandangan itu keliru. Depresiasi rupiah justru harus dibaca sebagai restrukturisasi ekonomi menuju daya saing lebih tinggi," kata Achmad Deni Daruri, Presiden Direktur Center For Banking Crisis (CBC).
Deni mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 masih bertumpu pada konsumsi pemerintah dan sektor hospitality, sehingga transformasi struktural harus segera diarahkan.
"Transformasi struktural sejauh ini belum terlihat nyata. Jika tidak segera diarahkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah," jelasnya.
