Prabowo dan Macron Resmikan France-Indonesia High-Level Business Council

Prabowo dan Macron Resmikan France-Indonesia High-Level Business Council
Foto: Ilustrasi Prabowo dan Macron Resmikan France-Indonesia High-Level Business Council.

Hubungan bilateral Indonesia dan Prancis kini memasuki babak baru melalui transformasi diplomasi menjadi mesin penggerak ekonomi korporasi yang kuat. Langkah ini ditandai dengan peresmian France-Indonesia High-Level Business Council (FI-HLBC) di Hotel de Marigny yang berada di dalam kompleks Istana ├ëlys├®e, Paris, pada 28 Mei 2026.

Dilansir dari Investortrust, peluncuran wadah strategis ini disaksikan langsung oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pembentukan dewan bisnis ini menjadi langkah terencana untuk mengalihkan transaksi yang bersifat insidental menjadi jalur modal lintas batas yang permanen dan terlembaga.

Kerja sama ini menyatukan sekitar 30 pimpinan perusahaan raksasa dari kedua negara dengan akumulasi kapitalisasi pasar korporasi mencapai 1,3 triliun dolar AS. Inisiatif yang dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama MEDEF International tersebut menargetkan volume perdagangan bilateral meningkat tiga kali lipat pada tahun 2035.

Forum bisnis tersebut langsung menghasilkan deliverables komersial konkret berupa empat perjanjian bisnis bernilai total 3,5 miliar dolar AS. Investasi baru ini difokuskan pada ketahanan jaringan energi nasional, infrastruktur perdagangan lokal, dan peningkatan rekayasa pertahanan militer.

Dewan bisnis ini dipimpin bersama oleh dua tokoh industri besar, yaitu CEO Danone Antoine de Saint-Affrique dan Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus CEO Bakrie & Brothers Anindya N. Bakrie. Setelah paparan dari Menteri Transisi Ekologi Prancis Monique Barbut serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan Roeslani, forum dilanjutkan dengan pembahasan teknis yang terbagi dalam empat kluster industri.

Pembagian Kluster Industri Strategis

Kluster pertama berfokus pada infrastruktur pertambangan dan energi untuk mendukung hilirisasi sumber daya Indonesia. Sesi ini mempertemukan Christel Bories dari Eramet, Tony Wenas dari PT Freeport Indonesia, Simon Aloysius Mantiri dari Pertamina, dan Damien Havard dari HDF Energy.

Pada kluster pertahanan kedaulatan dan teknologi, negosiasi diarahkan pada lokalisasi sistem persenjataan. Perwakilan yang hadir meliputi Joga Dharma Setiawan dari DefendID, Sigit Santosa dari PT Pindad, Pierre-Eric Pommellet dari Naval Group, serta jajaran eksekutif dari Airbus.

Kluster ketiga membahas pengembangan sumber daya manusia dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh James Riady dari Lippo Group dan Arif Rachmat dari Triputra Agro Persada Group bersama Danone. Sementara kluster keempat mempertemukan Florent Menegaux dari Michelin dan Omar Rahmadani dari Djarum Group dengan divisi kendaraan listrik Bakrie, VKTR, untuk membahas manufaktur lanjutan.

Sinergi Kerja Sama dalam Tatanan Multipolar

Setelah forum bisnis berakhir, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron memasuki ruangan untuk menerima nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Kadin dan MEDEF International. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa aliansi ekonomi ini merupakan penyeimbang yang penting di tengah situasi global yang terfragmentasi.

"Looking at the future development of the world, we are confident that amid global uncertainty, rising tensions, and conflicts, our two nations can play a highly positive role," kata Prabowo.

Prabowo menilai Prancis dan Eropa sebagai kekuatan global yang sangat penting bagi Indonesia dalam konstelasi politik dunia.

"Indonesia always views France and Europe as crucial global powers. We want to see the role of France and Europe grow stronger and more robust, so that we can cooperate effectively within a multipolar world order," ujar Prabowo.

Struktur korporasi baru ini sengaja dirancang untuk mengatasi hambatan sistemik yang sebelumnya sempat memperlambat proyek-proyek di bawah paket investasi senilai 11 miliar dolar AS pada kunjungan Macron ke Jakarta tahun 2025. Lewat jalur eksekutif yang permanen ini, kedua pemerintah optimistis dapat mengikis hambatan birokrasi demi memastikan target lonjakan perdagangan tercapai penuh pada dekade berikutnya.

Artikel terkait

Rekomendasi