Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sebanyak 1.061 koperasi desa yang telah beroperasi berhasil menciptakan 18.008 lapangan kerja baru di wilayah pedesaan pada Rabu (20/5/2026). Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato rapat paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir dari Nasional.
Penyerapan tenaga kerja ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui peran aktif masyarakat desa. Setiap koperasi desa disebut membutuhkan belasan pekerja yang pengisiannya dikhususkan bagi penduduk lokal setempat.
ÔÇ£Setiap koperasi desa akan membuka lapangan kerja normal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.008 kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat,ÔÇØ ujar Prabowo, Presiden RI.
Penciptaan lapangan kerja lewat jalur koperasi ini disebut hanya bagian kecil dari target pembangunan nasional. Pemerintah pusat mengonfirmasi telah merumuskan klaster program kerja prioritas yang menyasar puluhan program kerja hingga tahun 2026.
Langkah penguatan ekonomi domestik ini diambil pemerintah demi mengimbangi ketergantungan terhadap modal dari luar negeri. Meski investasi asing tetap dibutuhkan, penguatan pilar ekonomi nasional dianggap krusial agar kedaulatan bangsa tetap terjaga.
"Kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghambakan diri kepada bangsa lain," kata Prabowo, Presiden RI.
Prabowo menilai fondasi ekonomi Indonesia ke depan wajib bertumpu pada asas gotong royong serta ekonomi kerakyatan. Intervensi negara dinilai sangat penting demi menjaga keadilan sosial dan menjamin kesejahteraan rakyat yang belum mandiri secara ekonomi.
"Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Negara harus hadir. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya," ujar Prabowo, Presiden RI.
Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, dan Korea Selatan disebut pernah menerapkan intervensi serupa saat mengalami krisis ekonomi. Saat ini pemerintah tengah merampungkan arah kebijakan fiskal dan ekonomi makro untuk tahun depan.
