Presiden Prabowo Subianto menjanjikan kemudahan akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun. Komitmen ini disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dilansir dari Kompas, pemerintah berupaya mengonversi biaya sewa rumah yang selama ini membebani buruh menjadi cicilan hak milik. Langkah ini diambil karena aturan pembiayaan saat ini dinilai terlalu berat dan membatasi akses masyarakat terhadap hunian.
Prabowo menekankan pentingnya peralihan status masyarakat dari pengontrak menjadi pemilik rumah tetap melalui penyesuaian alokasi pendapatan.
"Saudara-saudara, tadi saya mengatakan penghasilan 30 persen untuk kontrak (rumah). Nanti, kita akan yakinkan, saudara nanti akan miliki rumah tersebut,ÔÇØ ucap Prabowo, Presiden RI.
Presiden menjelaskan bahwa fleksibilitas durasi pinjaman menjadi solusi agar angsuran bulanan menjadi lebih terjangkau bagi para pekerja yang memiliki keterbatasan finansial.
ÔÇ£Cicilnya kalau bisa 20 tahun, kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun,ÔÇØ ungkap Prabowo.
Perpanjangan tenor ini didasari pertimbangan stabilitas profesi buruh, petani, hingga nelayan yang menjadi target utama program perumahan nasional tersebut.
"Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana, betul? Petani dan nelayan tidak mungkin lari kemana-mana," tegas Prabowo.
Pemerintah menyoroti besarnya beban pengeluaran rutin buruh untuk tempat tinggal yang selama ini tidak menghasilkan aset bagi masa depan mereka.
"Dari yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk cicil rumahmu sendiri,ÔÇØ kata Prabowo.
Selain skema pembiayaan, pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah yang lokasinya diprioritaskan berada di sekitar wilayah kerja para buruh.
ÔÇ£Tahun ini sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah, kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah,ÔÇØ ujar Prabowo.
Penyediaan hunian dalam bentuk klaster terpadu ini diharapkan dapat memangkas jarak tempuh dan biaya transportasi pekerja sehari-hari.
ÔÇ£Rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan industri, dekat tempat pekerja,ÔÇØ jelas Prabowo.
Merespons rencana tersebut, pihak serikat pekerja memberikan catatan terkait implementasi kebijakan masa lalu dan syarat teknis yang diinginkan buruh saat ini.
ÔÇ£Ya mudah-mudahan benar. Cuma kan selama ini yang digaungkan Bapak Presiden tahun-tahun kemarin mau hapus outsourcing selama ini kan belum terrealisasi,ÔÇØ ujar Tarman, Sekjen Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia (GSPMI).
Tarman juga mengusulkan agar pemerintah menetapkan kebijakan uang muka nol persen dan nilai cicilan tetap yang sesuai dengan daya beli pekerja manufaktur.
ÔÇ£Harapan kami buat buruh ada DP 0 persen. Ya cicilannya juga flat,ÔÇØ kata Tarman.
Bagi kalangan buruh, besaran cicilan di bawah satu juta rupiah per bulan menjadi angka yang paling realistis mengingat harga rumah subsidi terus merangkak naik.
ÔÇ£Rumah subsidi kan sudah di atas Rp 1 juta sekarang per bulan. Kalau bisa ya di bawah Rp 1 juta,ÔÇØ ujarnya.
Pihak pekerja juga menekankan bahwa aspek lokasi menjadi faktor krusial agar hunian tersebut memiliki nilai investasi jangka panjang bagi keluarga mereka.
ÔÇ£Kalau ada kan kita pengennya yang dekat dari rumah buat investasi, ya minimal buat anak ke depannya,ÔÇØ kata Tarman.
