Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri kabinetnya untuk merumuskan mekanisme penetapan harga komoditas strategis di dalam negeri, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah ini diambil karena kepala negara menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada mekanisme harga komoditas yang ditentukan oleh negara lain, seperti dilansir dari Nasional.
Ketergantungan terhadap luar negeri dinilai tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, serta pemilik cadangan nikel dan emas yang signifikan.
"Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain. Saya katakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Kita harus tentukan harga kita sendiri," kata Prabowo, pada pidatonya di Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pemerintah menyatakan tidak perlu khawatir apabila ada negara lain yang menolak membeli komoditas nasional tersebut dengan harga yang ditetapkan oleh Indonesia.
"Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita, tidak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri," ujar dia.
Selain kelapa sawit, perhatian presiden juga tertuju pada sektor pertambangan seperti nikel dan emas yang penentuan harganya masih sangat dipengaruhi oleh pihak luar negeri.
"Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang, harga semua komoditas kita harus ditentukan di negara kita sendiri," tutur dia.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai upaya agar Indonesia tidak terus menjual sumber daya alam dengan harga murah.
Prabowo menginginkan agar cadangan sumber daya alam yang dimiliki saat ini disimpan untuk generasi mendatang, daripada dilepas dengan harga yang rendah ke pasar internasional.
"Kalau mereka tidak mau beli ya tidak apa-apa, biarkan saja di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada kita jual murah," ujar dia.
