Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk merumuskan penetapan harga komoditas sumber daya alam secara mandiri di dalam negeri demi kedaulatan ekonomi nasional.
Langkah strategis ini diambil karena Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk sejumlah komoditas unggulan, seperti kelapa sawit dan nikel, namun nilainya masih ditentukan oleh negara lain, dilansir dari Detik Finance.
Kebijakan baru tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara dalam Pidato Penyampaian KEM-PPKF APBN 2027 pada Rabu (20/5/2026).
"Kita merasa aneh bahwa kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan oleh negara lain. Saya katakan kepada menteri saya, ini tidak boleh terjadi, saya tidak mau kelapa sawit kita ditentukan bangsa lain, kita tentukan harga kita," beber Prabowo dalam Pidato Penyampaian KEM-PPKF APBN 2027, Rabu (20/5/2026).
Pemerintah juga menegaskan kesiapan dalam menghadapi respons pasar global jika pembeli internasional menolak harga domestik yang telah ditetapkan tersebut.
"Kalau mereka nggak mau beli, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri," sebut Prabowo.
Selain sektor perkebunan, perintah perumusan harga mandiri ini juga menyasar sektor pertambangan di tanah air, termasuk komoditas emas.
"Nikel kita juga ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh, saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, emas, dan harga semua tambang kita dan semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri," ungkap Prabowo.
Presiden menyatakan bahwa penyimpanan kekayaan alam di dalam bumi menjadi pilihan yang lebih baik bagi generasi masa depan dibandingkan menjualnya dengan nilai rendah ke luar negeri.
"Dan kalau mereka nggak mau beli ya nggak apa-apa, biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti, daripada kita jual murah saudara sekalian. Saya minta dukungan majelis ini," tegas Prabowo.
