Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan bagi anak-anak yang mengalami kurang gizi dan berasal dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia pada April 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas anggaran negara dalam menangani masalah kesehatan anak.
Kebijakan tersebut dilansir dari Nasional berdasarkan pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, pada Kamis (9/4/2026). Pemerintah menekankan bahwa partisipasi dalam program ini tidak bersifat wajib bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi mapan.
"Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya," kata Nanik S Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Nanik menjelaskan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan merupakan strategi utama agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Presiden secara tegas meminta agar tidak ada paksaan dalam penyaluran paket makanan tersebut di sekolah-sekolah.
"Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi," ujar Nanik S Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Guna mendukung pencapaian target tersebut, Badan Gizi Nasional saat ini tengah memperkuat sistem pengawasan di lapangan. Pihak otoritas juga telah membentuk tim khusus yang akan mulai bekerja untuk mengoptimalisasi distribusi bantuan dalam waktu dekat.
"Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal," tutur Nanik S Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Eko Prasojo, memberikan dukungannya terhadap perubahan skema program dari universal menjadi terfokus. Pada Selasa (14/4/2026), Eko menilai efisiensi anggaran akan tercapai melalui keputusan strategis ini.
"Hal ini untuk mencegah makanan bersisa, pemborosan anggaran, dan tidak tercapainya dampak MBG untuk mengurangi anak-anak stunting," kata Eko Prasojo, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
Eko menyarankan agar pemerintah memanfaatkan data dari wilayah terkecil seperti tingkat desa atau kelurahan untuk meningkatkan validitas sasaran. Penggunaan data yang sudah ada di beberapa pemerintah daerah dapat menjadi rujukan dalam pemetaan keluarga miskin dan anak stunting.
"Beberapa Pemda seperti kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang sudah memiliki data valid keluarga miskin, ibu-ibu rentan dan anak yang mengalami stunting" jelas Eko Prasojo, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
Untuk memperlancar operasional, Eko juga mendorong adanya kolaborasi intensif antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah. Sinergi ini mencakup kerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah guna memperbarui informasi penerima manfaat secara berkala.
