Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap insiden kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Peristiwa maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur tersebut memicu langkah tegas dari kepala negara.
Tragedi yang terjadi pada Senin (27/4/2026) malam itu dilansir dari Megapolitan telah merenggut nyawa 15 orang, sementara 84 orang lainnya mengalami luka-luka. Insiden bermula ketika sebuah taksi listrik menerobos perlintasan sebidang di kawasan Bulak Kapal, Ampera, Kota Bekasi.
Kendaraan tersebut tertemper KRL Cikarang Line arah Jakarta yang menyebabkan operasional kereta tertahan di Stasiun Bekasi Timur. Namun, gangguan pada sistem persinyalan diduga menjadi pemicu KA Argo Bromo Anggrek tetap melaju hingga menabrak rangkaian KRL yang tengah berhenti.
Prabowo Subianto secara langsung meninjau kondisi para korban yang menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026) pagi. Usai kunjungan tersebut, presiden segera memberikan perintah kepada jajarannya.
"Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Dan kita segera akan mengadakan investigasi, kejadiannya bagaimana" kata Prabowo.
Sorotan tajam diberikan presiden terhadap kondisi perlintasan sebidang di area Bulak Kapal yang tidak memiliki palang pintu otomatis. Area tersebut diketahui hanya dijaga secara manual oleh warga setempat menggunakan bambu.
Berdasarkan data yang diungkapkan Prabowo, terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang tidak terjaga dan minim fasilitas pengamanan. Masalah klasik ini pun dijawab pemerintah dengan pengalokasian anggaran besar.
Pemerintah Pusat menyiapkan dana sekitar Rp 4 triliun untuk meningkatkan keamanan ribuan perlintasan sebidang tersebut. Langkah ini mencakup pembangunan pos jaga resmi hingga konstruksi flyover di titik-titik yang padat kendaraan.
"Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden" jelas Prabowo.
Instruksi langsung juga telah diberikan kepada Wali Kota Bekasi, Tri Ardhianto, untuk segera mengeksekusi perbaikan infrastruktur tersebut. Sementara itu, biaya pengobatan seluruh korban luka dijamin sepenuhnya oleh negara.
"Ya nanti ada semuanya, ada kompensasinya ya" ucap Prabowo menanggapi perihal santunan bagi para korban.
Di sisi lain, Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Said Aqil Siradj, menegaskan bahwa tanggung jawab pengadaan palang pintu berada di tangan pemerintah daerah. Hal ini merujuk pada regulasi yang membagi wewenang antara operator dan pemangku kebijakan wilayah.
"Nanti kita akan evaluasi, tapi yang jelas, palang pintu sebidang itu bukan kewajiban KAI. Ini banyak orang yang enggak tahu. Bikin palang pintu bukan kewajiban KAI, bukan" tegas Said.
Said menambahkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri sangat diperlukan untuk menutup jalur atau membangun pengamanan. Menurutnya, kendala anggaran daerah sering kali menjadi penghambat realisasi fasilitas tersebut.
"Malah waktu di Jawa Timur semua kumpul bupati-bupati yang ada sebidang itu. Waktunya oke, kolaborasi ya, tapi belum ada pelaksanaannya. Bikin palang yang bagus itu Rp 3 miliar satu. Bukan barang murah" ungkap Said.
Pihak PT KAI menjadwalkan rapat evaluasi mendalam pada Rabu (29/4/2026) pagi guna membahas detail teknis dan langkah pencegahan pasca-insiden tragis di Bekasi tersebut.
