Pemerintah berencana memangkas bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga menyentuh angka maksimal 5% per tahun bagi pelaku usaha kecil. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini terbebani bunga tinggi.
Meski menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM, langkah ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi perbankan, khususnya bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bank dituntut menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan kualitas aset di tengah fungsi intermediasi yang belum pulih total.
Dilansir dari Finansial, skema bunga rendah ini diprediksi akan memicu lonjakan permintaan kredit. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang tepat, hal tersebut berisiko menekan margin keuntungan perbankan nasional.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Jumat (1/5/2026) menyoroti beban bunga masyarakat kecil yang dinilai sangat tinggi. Dia menyebut adanya beban bunga yang bahkan mencapai angka 70% per tahun di tingkat bawah.
Sebagai solusi, Presiden mengarahkan bank milik negara untuk menyediakan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk jangka waktu satu tahun. Meskipun begitu, rincian waktu implementasi kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian mendalam.
"I sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun," ujar Prabowo.
Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menunggu regulasi resmi. Bank Mandiri masih menanti petunjuk teknis terkait mekanisme penyaluran kredit dari pemerintah dan pihak regulator.
Adhika menegaskan bahwa desain program yang akurat sangat diperlukan demi menjaga stabilitas sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi pedoman utama dalam setiap penyaluran dana ke masyarakat.
"Sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit," kata Adhika.
Head of Research LPPI, Trioksa Siahaan, menilai kinerja bank tetap bisa terjaga selama struktur biaya diperhitungkan secara matang. Subsidi bunga dari pemerintah dianggap menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.
Trioksa berpendapat bahwa bunga rendah akan memicu kenaikan permintaan kredit jika disertai dengan perbaikan daya beli masyarakat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan volume kredit serta profitabilitas bank secara keseluruhan.
"Harapannya volume kredit akan naik dan profit bank juga akan membaik, faktor yg menentukan adalah bunga dan daya beli masyarakat," jelas Trioksa.
Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, memberikan peringatan terkait potensi risiko. Dia menyoroti kemungkinan tekanan pada kualitas aset jika seleksi debitur dilakukan secara longgar.
Data historis menunjukkan rasio kredit bermasalah (NPL) KUR berada di level 2% hingga 3%. Namun, kondisi ekonomi yang dinamis berpotensi mendorong kenaikan NPL ke kisaran 3% hingga 4% pada sektor mikro-informal.
Rizal menyarankan agar penyaluran KUR berfokus pada kualitas intermediasi ketimbang sekadar mengejar volume. Penguatan sistem peringatan dini dan credit scoring berbasis data transaksi menjadi langkah mitigasi yang krusial.
Selain itu, integrasi pembiayaan dengan ekosistem rantai pasok dan digitalisasi dianggap penting agar modal yang diberikan bersifat produktif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan usaha para penerima manfaat.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berkomitmen memperketat mekanisme penyaluran KUR pada tahun 2026. Evaluasi dilakukan agar pembiayaan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan digunakan untuk kegiatan produktif.
Koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan guna menyelaraskan aturan dan meningkatkan akuntabilitas program. Upaya ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
