Akselerasi ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) terus dipacu oleh pemerintah melalui berbagai langkah strategis. Seperti dilansir dari Otomotif, opsi konversi sepeda motor maupun mobil konvensional berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan setrum menjadi salah satu program yang gencar didorong.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI baru-baru ini. Kepala Negara menyatakan keinginannya untuk mengomandoi konversi armada transportasi demi memangkas ketergantungan pada impor BBM sekaligus mengamankan devisa negara.
Kendati demikian, realisasi kebijakan ini dinilai menghadapi jalur yang terjal. Berbagai persoalan mulai dari aspek legalitas formal hingga kesiapan finansial masyarakat diprediksi menjadi tantangan besar di lapangan.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengutarakan bahwa proyek alih teknologi ini memang berpeluang untuk dieksekusi. Walau begitu, terdapat regulasi ketat yang wajib diselesaikan terlebih dahulu.
Fokus utama yang disoroti adalah hak kekayaan intelektual serta garansi hukum dari Agen Pemegang Merek (APM). Langkah merombak komponen inti kendaraan yang diproduksi pabrikan tertentu secara sepihak dinilai berpotensi memicu gugatan.
"Kalau direalisasikan bisa saja, tapi itu tadi itu merek orang, kecuali kita bikin sendiri. Kalau bisa sih, pasti bisa. Tapi, masalahnya itu tadi menghindari adanya tuntutan hukum misalnya," ujar Agus.
Beban Biaya Awal dan Efisiensi Konsumen
Persoalan lain yang tidak kalah krusial muncul dari sisi ekonomi mikro konsumen. Narasi pemerintah kerap menekankan efisiensi biaya operasional harian KBLBB, namun pengeluaran kapital di awal proses konversi justru terhitung besar bagi pemilik kendaraan.
"Nah, sekarang kalau apakah memang itu bisa menghemat? Belum tentu juga. Orang Indonesia kan yang penting mengawasinya. Terus, bagaimana caranya mengkonversi, ongkosnya berapa? Kan biaya tambahan," kata Agus.
Sorotan pada Tata Kelola dan Cetak Biru
Evaluasi tajam juga diarahkan pada manajemen program masa lalu yang dinilai tidak memenuhi target kuota subsidi. Agus berpendapat, macetnya serapan pasar terjadi akibat pembuat kebijakan yang meluncurkan program tanpa cetak biru (blueprint) yang komprehensif.
"Bagian dari kebiasaan mengambil kebijakan tanpa perencanaan. Dari dulu, 10 tahun terakhir kalau kita bikin sesuatu kan enggak ada perencanaan. Main sikat saja. Mau ini, bikin. Ini kan negara, enggak bisa asal begitu. Ada tata kelolanya, ada governance-nya gitu loh. Jadinya eggak jalan," ujarnya.
Tanpa adanya perbaikan menyeluruh pada tata kelola industri pendukung, pemenuhan standarisasi komponen, hingga penyiapan bengkel tersertifikasi, agenda nasional ini dikhawatirkan tidak memberikan dampak jangka panjang.
