Presiden Prabowo Subianto mendorong Indonesia untuk memproduksi mobil dan motor secara mandiri melalui percepatan pembiayaan dari Danantara. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), seperti dilansir dari Detik Oto.
Lembaga Danantara diarahkan untuk menjadi motor penggerak industrialisasi nasional demi mengubah posisi Indonesia yang selama ini cenderung hanya menjadi pasar bagi produk kendaraan bermotor asing.
"Tidak sedikit Danantara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, Danantara akan mempercepat pembiayaan pembangunan khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Suntikan modal kerja dari Danantara diharapkan dapat mempercepat kemandirian manufaktur dalam negeri, tidak hanya pada sektor otomotif tetapi juga industri elektronik. Kepala Negara menekankan pentingnya penguasaan pasar domestik oleh produk buatan anak bangsa.
"Kita harus industrialisasi, kita harus bikin mobil sendiri, kita harus bikin motor sendiri, kita harus bikin televisi komputer handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya dari pasar untuk pasar lain," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Langkah strategis ini diperkuat dengan pengumpulan para ahli guna mewujudkan target kemandirian sektor industri nasional tersebut.
"Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita, saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita, saya katakan pengabdianmu untuk bangsa. Wujudkan hal ini," jelas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Target pembuatan mobil nasional sebelumnya telah dicanangkan dapat terwujud dalam waktu tiga tahun ke depan, sebuah rencana yang sudah mulai berjalan sejak Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober lalu. Selain itu, pemerintah memproyeksikan produksi massal sedan listrik lokal dapat terlaksana pada tahun 2028.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengonfirmasi bahwa pengerjaan fisik kendaraan roda empat tersebut akan diserahkan kepada PT Pindad (Persero). Kementerian Perindustrian bersama badan usaha milik negara tersebut kini tengah melakukan pembahasan intensif terkait aspek teknis dan konseptual untuk menyukseskan program prioritas nasional ini.
