Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan membacakan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam rapat paripurna di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (20/5/2026). Langkah perdana Kepala Negara ini diambil guna memperkuat arah ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Dilansir dari Nasional, kehadiran presiden dalam agenda ini memecahkan kebiasaan lama karena penyampaian KEM PPKF biasanya hanya didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 hingga 6,5 persen serta penurunan kemiskinan menjadi 6,0 sampai 6,5 persen pada tahun 2027.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono memberikan pandangan mengenai signifikansi kehadiran Kepala Negara tersebut dari sisi konstitusi, politik, dan ekonomi makro.
"Ini menunjukkan komitmen Presiden untuk hadir langsung menyampaikan arah kebijakan fiskal negara secara terbuka, terukur, dan penuh tanggung jawab di hadapan parlemen serta publik Indonesia," kata Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Dave menganggap langkah tersebut sebagai model komunikasi politik yang efektif dalam memberikan kepastian mengenai prioritas anggaran dan kesinambungan program kerja pemerintah nasional.
"Ini penting untuk membangun kembali kepercayaan pasar, memperkuat kepercayaan investor, dan menunjukkan bahwa pemerintah bekerja dengan perencanaan yang matang serta orientasi jangka panjang," tutur Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Ia menambahkan bahwa stabilitas, kepemimpinan, dan proyeksi ekonomi yang jelas menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku pasar global maupun domestik saat ini.
"Kehadirannya dapat memperkuat optimisme pasar karena ada sinyal yang jelas mengenai kesinambungan kebijakan ekonomi dan fiskal nasional," ujar Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Sinergi legislatif dan eksekutif ini dinilai memberikan kepastian hukum bagi kelanjutan program hilirisasi, ketahanan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
"Saya melihat langkah ini mencerminkan kepemimpinan yang tenang, percaya diri, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Dan itu penting untuk menjaga momentum pertumbuhan Indonesia ke depan," ujar Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Apresiasi terhadap langkah proaktif pemerintah ini juga datang dari unsur pimpinan legislatif yang melihat adanya pesan optimisme yang kuat.
"Ini menggambarkan tentang optimisme ekonomi kita setahun ke depan. Nah, karena itu, maka penyampaian KEM dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dilakukan oleh Presiden ini sebagai sebuah kesungguhan pemerintah untuk membangun perekonomian kita tahun depan, ya," beber Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI.
Dukungan terhadap pembacaan kebijakan fiskal ini juga diutarakan oleh perwakilan fraksi oposisi yang menyoroti aspek harapan bagi iklim investasi.
"Kita tunggu, lah, dalam beberapa waktu terakhir ini, ke depan, bagaimana pasar merespons itu dan harapan kita tentu memperbaiki situasi ekonomi kita," jelas Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Namun, pihak legislatif mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya berada pada tahapan koordinasi teknis bersama kementerian terkait pada bulan Juni nanti.
"persoalannya tunggu implementasi. Bagaimana menterjemahkan apa yang dipidatokan oleh Presiden untuk menjadi program-program. Karena ke depan ini di dalam bulan Juni nanti kami bicara dengan kementerian dan lembaga, soal RKAKL dari kementerian-kementerian. Di sini kuncinya," tegas Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Sehari sebelum pelaksanaan rapat, pihak Istana telah memberikan konfirmasi mengenai tujuan strategis dari kehadiran langsung mantan Danjen Kopassus tersebut.
"Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagu kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa terutama didalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," ucap Prasetyo Jadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan amanat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam secara murni demi kesejahteraan publik.
"Dan saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 UUD 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia," jelas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Guna merealisasikan amanat tersebut, Kepala Negara turut mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai pembentukan BUMN pengekspor tunggal bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
"Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility," imbuh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Struktur APBN 2027 menetapkan target pendapatan negara sebesar 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, anggaran belanja pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB, serta defisit fiskal yang dibatasi maksimal 2,40 persen PDB.
